Anggota DPR Aceh Fuadri meminta kepada Pemerintah Aceh agar membatalkan rencana pembelian kendaraan dinas operasional pemerintah provinsi pada tahun 2020 berjumlah Rp100 miliar.
"Penggunaan anggaran yang tidak bermanfaat untuk publik harus dihentikan," kata Fuadri saat dihubungi di Banda Aceh, Sabtu.
Menurutnya, rencana pembelian kendaraan dinas senilai Rp100 miliar yang sudah masuk dalam perencanaan tersebut harus segera dihentikan, karena hal itu dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Ia juga meminta kepada pemerintah pusat agar lebih jeli dalam melakukan evaluasi penggunaan daerah khususnya di Aceh, sehingga kepentingan publik harus lebih diutamakan.
Apabila rencana pembelian kendaraan dinas ini tidak dibatalkan, Fuadri menegaskan DPRA harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di Aceh dan mengambil sikap tegas sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku.
"DPRA akan menjalankan fungsi kontrol anggaran dengan menolak usulan dan kegiatan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Fuadri menambahkan.
Selain menyoroti persoalan rencana pembelian kendaraan dinas oleh Pemerintah Aceh senilai Rp100 miliar, ia juga meminta persoalan pengadaan barang yang diperuntukkan bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh senilai Rp2,8 miliar juga harus betul-betul dibatalkan, tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Penggunaan anggaran yang tidak bermanfaat untuk publik harus dihentikan," kata Fuadri saat dihubungi di Banda Aceh, Sabtu.
Menurutnya, rencana pembelian kendaraan dinas senilai Rp100 miliar yang sudah masuk dalam perencanaan tersebut harus segera dihentikan, karena hal itu dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran dan tidak berpihak kepada masyarakat.
Ia juga meminta kepada pemerintah pusat agar lebih jeli dalam melakukan evaluasi penggunaan daerah khususnya di Aceh, sehingga kepentingan publik harus lebih diutamakan.
Apabila rencana pembelian kendaraan dinas ini tidak dibatalkan, Fuadri menegaskan DPRA harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah di Aceh dan mengambil sikap tegas sesuai dengan kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku.
"DPRA akan menjalankan fungsi kontrol anggaran dengan menolak usulan dan kegiatan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Fuadri menambahkan.
Selain menyoroti persoalan rencana pembelian kendaraan dinas oleh Pemerintah Aceh senilai Rp100 miliar, ia juga meminta persoalan pengadaan barang yang diperuntukkan bagi organisasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh senilai Rp2,8 miliar juga harus betul-betul dibatalkan, tegasnya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019