Bupati Aceh Tengah Shabela Abubakar menyebut banyak masalah terkait penyelamatan Danau Lut Tawar yang mendesak untuk segera ditangani.
"Mulai dari masalah perubahan daerah tangkapan air, penurunan luas perairan danau, pendangkalan, penurunan jumlah populasi ikan endemik, penanganan sampah, hingga konflik lahan," katanya di Takengon, Minggu.
Shabela dalam pertemuan dengan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto di Takengon mengatakan pengaturan pemanfaatan Danau Lut Tawar merupakan sesuatu yang bersifat mendesak agar tidak terjadi kesemerautan dalam pemanfaatan setiap ruang perairan danau.
Menurutnya pemanfaatan yang dilakukan juga harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya.
"Konfleksitas permasalahan danau yang kita hadapi tersebut seyogyonya mendapat perhatian kita bersama. Danau Lut Tawat harus kita selamatkan dan kita lestarikan," tutur Shabela Abubakar.
Lanjutnya dalam rangka pemeliharaan danau yang berkelanjutan pemerintah pusat juga telah menetapkan Danau Lut Tawar termasuk salah satu dari penyelamatan 15 danau prioritas tahap dua nasional.
"Hal ini dilakukan mengingat Danau Lut Tawar memiliki fungsi strategis bagi kehidupan. Danau Lut Tawar dengan luas sekitar 5.742 hektare memiliki berbagai fungsi ekologi, hidrologi sosial, ekonomi, dan budaya," kata Shabela.
Shabela juga menuturkan bahwa keberadaan Danau Lut Tawar harus dapat dijadikan sebagai salah satu modal kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.
Oleh karena itu kata dia upaya untuk mengoptimalkan daya manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari keberadaan danau tersebut harus terus dilakukan secara bersama.
"Keberadaan danau ini harus dapat memberikan multi efek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar danau," ucap Shabela Abubakar.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
"Mulai dari masalah perubahan daerah tangkapan air, penurunan luas perairan danau, pendangkalan, penurunan jumlah populasi ikan endemik, penanganan sampah, hingga konflik lahan," katanya di Takengon, Minggu.
Shabela dalam pertemuan dengan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Supriyanto di Takengon mengatakan pengaturan pemanfaatan Danau Lut Tawar merupakan sesuatu yang bersifat mendesak agar tidak terjadi kesemerautan dalam pemanfaatan setiap ruang perairan danau.
Menurutnya pemanfaatan yang dilakukan juga harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampungnya.
"Konfleksitas permasalahan danau yang kita hadapi tersebut seyogyonya mendapat perhatian kita bersama. Danau Lut Tawat harus kita selamatkan dan kita lestarikan," tutur Shabela Abubakar.
Lanjutnya dalam rangka pemeliharaan danau yang berkelanjutan pemerintah pusat juga telah menetapkan Danau Lut Tawar termasuk salah satu dari penyelamatan 15 danau prioritas tahap dua nasional.
"Hal ini dilakukan mengingat Danau Lut Tawar memiliki fungsi strategis bagi kehidupan. Danau Lut Tawar dengan luas sekitar 5.742 hektare memiliki berbagai fungsi ekologi, hidrologi sosial, ekonomi, dan budaya," kata Shabela.
Shabela juga menuturkan bahwa keberadaan Danau Lut Tawar harus dapat dijadikan sebagai salah satu modal kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.
Oleh karena itu kata dia upaya untuk mengoptimalkan daya manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari keberadaan danau tersebut harus terus dilakukan secara bersama.
"Keberadaan danau ini harus dapat memberikan multi efek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar danau," ucap Shabela Abubakar.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019