Tokoh masyarakat Gayo sekaligus mantan Bupati Bener Meriah Tagore Abubakar angkat bicara terkait persoalan konflik gajah liar di Kabupaten Bener Meriah.
Tagore Abubakar mengatakan masalah tersebut sudah seharusnya ditangani serius baik oleh Pemkab Bener Meriah, Pemerintah Provinsi Aceh, serta Pemerintah Pusat, karena menurutnya hal itu sudah termasuk katagori bencana atau keadaan darurat.
Baca juga: Delapan tahun konflik gajah di Pintu Rime Gayo
"Karena ini sudah tiga tahun, sudah ada korban meninggal, kerugian harta benda, masyarakatnya trauma, dan dampak lain. Jadi ini sudah memenuhi syarat kalaupun ditangani oleh Pemkab Bener Meriah," kata Tagore Abubakar dalam perbincangan dengan awak media di Takengon, Selasa.
Dalam hal ini Tagore juga membantah pendapat banyak kalangan yang menyatakan bahwa kawasan konflik gajah liar di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo di Bener Meriah adalah sebagai habitat gajah liar.
Baca juga: Gajah liar masuk kampung, warga dua desa ngungsi ke kantor camat
Menurutnya konflik gajah disana mulai berlarut-larut hanya terjadi dalam kurun waktu tiga tahun belakangan saja.
"Waktu saya Bupati dulu, gajah itu tidak lebih dari dua minggu dia akan meninggalkan perkampungan warga. Jadi sekarang banyak yang punya alasan klasik, karena tidak mampu mengatasi gajah ini, lalu menyatakan bahwa itu habitatnya, keliru. Itu bukan habitat gajah, kalau habitat gajah itu dia punya alur, punya jalan, dan saya sudah pernah lalui itu," tutur Tagore.
Baca juga: 23 gajah liar turun ke jalan lintas Takengon-Bireuen di Bener Meriah
"Sekarang APBK Bener Meriah itu hampir satu triliun, waktu masa saya cuma 345 milyar, bisa saya sisihkan untuk itu, tidak sampai dua minggu gajah mengganggu rakyat itu," ucapnya lagi.
Tagore Abubakar dalam kapasitasnya saat ini sebagai Ketua Dewan Adat Gayo juga mendesak Pemerintah Provinsi Aceh serta Pemerintah Pusat untuk turun tangan menangani persoalan konflik gajah yang terjadi di daerah itu.
"Jadi kita berharap Pak Jokowi, Nova Iriansyah, pake hati nurani. Begitu banyak sudah korban, ada yang meninggal, begitu banyak tanaman yang dihancurkan, begitu banyak masyarakat yang trauma. Ketimbang dana Otsus itu dikembalikan ke Jakarta, masukkan untuk penanggulangan gajah yang ada di Bener Meriah khususnya, di Aceh pada umumnya," ujarnya.
Tagore juga menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini harus mengedepankan keluhan masyarakat dan harus berusaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di wiliayah yang mengalami konflik gajah liar.
"Jangan hanya mengatakan bahwa gajah itu adalah binatang yang dilindungi. Saya sudah katakan UUD 1945 atau kemerdekaan itu kita rebut bukan untuk gajah, walaupun saya tidak mau gajah itu dilukai," ucapnya.
Dalam hal ini Tagore menyarankan agar sebagian kelompok gajah liar yang selama ini berpotensi konflik dengan penduduk setempat untuk direlokasi ke suatu kawasan.
"Jadi kalau mau diselamatkan gajah itu, saran saya evakuasi gajah itu ke suatu pulau, jadikan pulau gajah, seperti Pulau Komodo. Tinggal sebagian gajah untuk contoh disini yang tidak berpotensi konflik dengan rakyat di Bener Meriah," kata Tagore.
Dia berharap persoalan konflik gajah liar ini tidak terus berkepanjangan terjadi di Bener Meriah dan bisa segera mendapat penanganan terbaik dari pihak-pihak terkait.
Menurutnya warga di wilayah konflik gajah tersebut sudah banyak mengalami kerugian baik dari segi materil atau pun trauma psikologi yang harus benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Jadi pada hari ini kita ketuk hati Nova Iriansyah, hati Tgk Sarkawi, hati Presiden Joko Widodo, tanggulangi ini. Saudara Bupati Bener Meriah saya kira juga tidak sulit, karena ini sudah musibah, emergency, cukup dia ngomong dengan pimpinan dewan, untuk menanggulangi itu dengan dana mendahului anggaran. Karena ini sudah cukup syarat, hanya tinggal kemauan," ucap Tagore Abubakar.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019
Tagore Abubakar mengatakan masalah tersebut sudah seharusnya ditangani serius baik oleh Pemkab Bener Meriah, Pemerintah Provinsi Aceh, serta Pemerintah Pusat, karena menurutnya hal itu sudah termasuk katagori bencana atau keadaan darurat.
Baca juga: Delapan tahun konflik gajah di Pintu Rime Gayo
"Karena ini sudah tiga tahun, sudah ada korban meninggal, kerugian harta benda, masyarakatnya trauma, dan dampak lain. Jadi ini sudah memenuhi syarat kalaupun ditangani oleh Pemkab Bener Meriah," kata Tagore Abubakar dalam perbincangan dengan awak media di Takengon, Selasa.
Dalam hal ini Tagore juga membantah pendapat banyak kalangan yang menyatakan bahwa kawasan konflik gajah liar di wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo di Bener Meriah adalah sebagai habitat gajah liar.
Baca juga: Gajah liar masuk kampung, warga dua desa ngungsi ke kantor camat
Menurutnya konflik gajah disana mulai berlarut-larut hanya terjadi dalam kurun waktu tiga tahun belakangan saja.
"Waktu saya Bupati dulu, gajah itu tidak lebih dari dua minggu dia akan meninggalkan perkampungan warga. Jadi sekarang banyak yang punya alasan klasik, karena tidak mampu mengatasi gajah ini, lalu menyatakan bahwa itu habitatnya, keliru. Itu bukan habitat gajah, kalau habitat gajah itu dia punya alur, punya jalan, dan saya sudah pernah lalui itu," tutur Tagore.
Baca juga: 23 gajah liar turun ke jalan lintas Takengon-Bireuen di Bener Meriah
"Sekarang APBK Bener Meriah itu hampir satu triliun, waktu masa saya cuma 345 milyar, bisa saya sisihkan untuk itu, tidak sampai dua minggu gajah mengganggu rakyat itu," ucapnya lagi.
Tagore Abubakar dalam kapasitasnya saat ini sebagai Ketua Dewan Adat Gayo juga mendesak Pemerintah Provinsi Aceh serta Pemerintah Pusat untuk turun tangan menangani persoalan konflik gajah yang terjadi di daerah itu.
"Jadi kita berharap Pak Jokowi, Nova Iriansyah, pake hati nurani. Begitu banyak sudah korban, ada yang meninggal, begitu banyak tanaman yang dihancurkan, begitu banyak masyarakat yang trauma. Ketimbang dana Otsus itu dikembalikan ke Jakarta, masukkan untuk penanggulangan gajah yang ada di Bener Meriah khususnya, di Aceh pada umumnya," ujarnya.
Tagore juga menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini harus mengedepankan keluhan masyarakat dan harus berusaha memperjuangkan kesejahteraan masyarakat di wiliayah yang mengalami konflik gajah liar.
"Jangan hanya mengatakan bahwa gajah itu adalah binatang yang dilindungi. Saya sudah katakan UUD 1945 atau kemerdekaan itu kita rebut bukan untuk gajah, walaupun saya tidak mau gajah itu dilukai," ucapnya.
Dalam hal ini Tagore menyarankan agar sebagian kelompok gajah liar yang selama ini berpotensi konflik dengan penduduk setempat untuk direlokasi ke suatu kawasan.
"Jadi kalau mau diselamatkan gajah itu, saran saya evakuasi gajah itu ke suatu pulau, jadikan pulau gajah, seperti Pulau Komodo. Tinggal sebagian gajah untuk contoh disini yang tidak berpotensi konflik dengan rakyat di Bener Meriah," kata Tagore.
Dia berharap persoalan konflik gajah liar ini tidak terus berkepanjangan terjadi di Bener Meriah dan bisa segera mendapat penanganan terbaik dari pihak-pihak terkait.
Menurutnya warga di wilayah konflik gajah tersebut sudah banyak mengalami kerugian baik dari segi materil atau pun trauma psikologi yang harus benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Jadi pada hari ini kita ketuk hati Nova Iriansyah, hati Tgk Sarkawi, hati Presiden Joko Widodo, tanggulangi ini. Saudara Bupati Bener Meriah saya kira juga tidak sulit, karena ini sudah musibah, emergency, cukup dia ngomong dengan pimpinan dewan, untuk menanggulangi itu dengan dana mendahului anggaran. Karena ini sudah cukup syarat, hanya tinggal kemauan," ucap Tagore Abubakar.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2019