Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyatakan, agenda rutin Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh dalam program "Wali Kota Menjawab" yang digelar setiap bulan menjadi salah satu model dari keterbukaan informasi publik di "Kota Serambi Mekkah".

"Lewat program ini, warga kota juga bisa menyampaikan secara interaktif tentang masalah-masalah di publik yang tersendat, dan mengajukan pertanyaan seputar realisasi program pemerintahan di tahun 2019 dan target 2020," kata Aminullah di Banda Aceh, Jumat 

Hal tersebut diungkapkan beliau dalam "Wali Kota Menjawab" yang digelar perdana tahun ini dengan mengusung tema "Capaian 2019 dan target 2020 dalam mewujudkan Banda Aceh Gemilang" didampingi Wakilnya Zainal Arifin, dan Sekretaris Daerah Banda Aceh Bahagia.

Acara tersebut disiarkan secara langsung oleh 10 stasiun radio dan "live streaming" di sejumlah media online berjaringan di tingkat lokal, dan Aminullah sempat merincikan sederet capaian pada tahun 2019.

Ia mengatakan, semua penghargaan dan prestasi tersebut tidak lepas dari dukungan masyarakat, dan kerja keras dari seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Banda Aceh selama ini.

"Untuk realisasi tahun 2019, alhamdulilah tercapai di luar target kita. Dan banyak hal lain, seperti pembebasan tanah, dan proyek-proyek juga telah kita laksanakan. Ada juga beberapa proyek yang tak selesai sepenuhnya berhubung kondisi lapangan yang kurang mendukung," tegas dia.

Tapi pada tahun ini, lanjutnya, banyak hal yang sangat strategis bakal dilakukan pemerintah kota, yaitu relokasi pasar dari Peunayong ke Lampulo, lalu mengoperasikan reservoir, pembangunan Ulee Lheu Park, melanjutkan pembangunan "Waterfront City", dan juga melanjutkan pembangunan Krueng (Sungai) Daroy.

"Kita ingin wajah Banda Aceh semakin indah.
Dengan harapan semua bisa terlaksana dengan anggaran 1,4 triliun untuk tahun 2020 ini," terang Aminullah.

Seorang pakar hukum yang juga sekaligus pemerhati politik dari Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam mengapresiasi berbagai pembangunan yang telah terealisasi Pemko Banda Aceh tahun 2019.

"Dari prestasi ini, saya melihat secara keseluruhan. Jadi ada akumulasi atau fungsi dari kepemimpinan itu ke bawah. Orang dibawah itu, ya membantu dalam hal penertiban, kebersihan, dan sebagainya," ungkapnya.

Ia menilai, semua prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan bentuk yang terencana,l dan juga sebagian spontanitas, sehingga tidak bisa diintervensi pihak manapun.

"Semua prestasi ini, apakah dari kementerian ataupun luar negeri. Itu indikator-indikatornya sudah ada, tidak ada intervensi oleh Pemko dan pihak manapun," ucap dia.

Ia menyebut, terkait soal Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh pada 2018 tercatat 84,37 patut diapresiasi, karena nilai tersebut menjadi indikator tolak ukur atas berkembangnya sebuah daerah.

"Apalagi dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, Banda Aceh bisa menembus urutan ketiga. Ini sangat luar biasa, dan ini yang seharusnya diperbincangkan di kalangan kita," pungkas Saifuddin.

 

Pewarta: Muhammad Said

Uploader : Salahuddin Wahid


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020