Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Fuadri meminta kepada Pemerintah Aceh agar semua masyarakat Aceh yang terdampak pemberlakukan masa tanggap darurat COVID-19, harus menerima bantuan pangan dari pemerintah daerah.
“Pemerintah Aceh harus mengakomodir semua warga Aceh yang usahanya terkena dampak COVID-19 sejak berlakunya keadaan darurat kesehatan, libur sekolah, kerja dirumah dan jam malam di Acehk” kata Fuadri, Sabtu di Meulaboh.
Menurutnya, pemberian bantuan pangan berupa 61.500 paket sembako yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada masyarakat Aceh dinilai masih belum cukup.
Mengingat sampai saat ini belum banyak masyarakat Aceh yang layak menerima namun belum terdata oleh pemerintah daerah, untuk mendapatkan bantuan pangan.
“Jumlah paket bantuan sembako yang disalurkan Pemerintah Aceh kemarin sangat sedikit. Masih banyak warga yang luput dari perhatian pemerintah,” kata Fuadri menambahkan.
Ia mencontohkan, di KabupatenAceh Barat, bantuan tersebut hanya terakomodir sebanyak 480 paket bantuan.
Setelah dilakukan konfirmasi, pemerintah desa justeru mengaku tidak tahu ada program pemberian bantuan tersebut, dan pendataan yang dilakukan oleh petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa sepengetahuan kepala desa.
Ia menegaskan, hal ini sangat disayangkan ternyata banyak warga Aceh Barat yang terdampak usahanya selama pencegahan COVID-19 tidak mendapat perhatian Pemerintah Aceh.
“Kita berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial kabupaten/kota harus berkordinasi dengn pemerintah desa, supaya tidak ada warga yang luput dari pendataan, sehingga Pemerintah Aceh dapat membantu rakyat secara adil di semua kabupaten/kota di Aceh,” tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Pemerintah Aceh harus mengakomodir semua warga Aceh yang usahanya terkena dampak COVID-19 sejak berlakunya keadaan darurat kesehatan, libur sekolah, kerja dirumah dan jam malam di Acehk” kata Fuadri, Sabtu di Meulaboh.
Menurutnya, pemberian bantuan pangan berupa 61.500 paket sembako yang sudah disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada masyarakat Aceh dinilai masih belum cukup.
Mengingat sampai saat ini belum banyak masyarakat Aceh yang layak menerima namun belum terdata oleh pemerintah daerah, untuk mendapatkan bantuan pangan.
“Jumlah paket bantuan sembako yang disalurkan Pemerintah Aceh kemarin sangat sedikit. Masih banyak warga yang luput dari perhatian pemerintah,” kata Fuadri menambahkan.
Ia mencontohkan, di KabupatenAceh Barat, bantuan tersebut hanya terakomodir sebanyak 480 paket bantuan.
Setelah dilakukan konfirmasi, pemerintah desa justeru mengaku tidak tahu ada program pemberian bantuan tersebut, dan pendataan yang dilakukan oleh petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tanpa sepengetahuan kepala desa.
Ia menegaskan, hal ini sangat disayangkan ternyata banyak warga Aceh Barat yang terdampak usahanya selama pencegahan COVID-19 tidak mendapat perhatian Pemerintah Aceh.
“Kita berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Sosial kabupaten/kota harus berkordinasi dengn pemerintah desa, supaya tidak ada warga yang luput dari pendataan, sehingga Pemerintah Aceh dapat membantu rakyat secara adil di semua kabupaten/kota di Aceh,” tegasnya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020