Kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Aceh Barat Daya agar mempercepat pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin yang terdampak virus corona (COVID-19), ujar bupati Abdya Akmal Ibrahim.
Dalam surat edaran yang ditujukan ke masing-masing camat di sembilan Kecamatan dan kepada seluruh kepala desa di Abdya, Selasa, bupati menjelaskan hal pengunaan dana desa yang harus dialokasikan untuk BLT corona.
Sesuai arahan Menteri Desa PDTT melalui video conference dengan bupati/walikota se-Indonesia, Kamis (9/4) lalu disepakati untuk melakukan percepatan pengunaan dana desa untuk BLT guna disalurkan ke masyarakat miskin yang terdampak wabah COVID-19.
Atas dasar itu bupati Akmal Ibrahim meminta seluruh kepala desa di Kabupaten Abdya untuk dapat melakukan pendataan calon penerima BLT tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Desa tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa.
Arahan Menteri Desa terkait kriteria warga penerima BLT adalah masyarakat miskin yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya, warga penerima PKH dan BPNT tidak diperboleh menyalurkan BLT.
BLT sumber dana desa sebagaimana arahan hanya di khususkan untuk masyarakat miskin yang terdampak wabah COVID-19 dengan mempedomani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemudian bagi desa penerima dana desa kurang dari Rp 800 juta dapat mengalokasikan BLT 10-15 persen dari pagu dana desa (DD). Berbeda dengan desa penerima DD Rp 800 juta hinga Rp 1 miliar harus mengalokasikan BLT sebesar 15-20 persen dari pagu anggaran.
Selanjutnya untuk pagu anggaran DD Rp 1 miliar – Rp 1.2 miliar dapat mengalokasikan BLT senilai 20-25 persen dan bagi desa penerima Rp 1,2 sampai Rp 2 miliar alokasikan untuk BLT sebesar 25-30 persen
Adapun dalam surat edaran bupati Abdya tertanggal 13 April 2020 tersebut dicantumkan besaran BLT yang harus disalurkan ke masyarakat miskin itu senilai Rp 600 ribu/kepala keluarga sebagai upaya meringankan beban warga miskin di tengah pendemi corona.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Dalam surat edaran yang ditujukan ke masing-masing camat di sembilan Kecamatan dan kepada seluruh kepala desa di Abdya, Selasa, bupati menjelaskan hal pengunaan dana desa yang harus dialokasikan untuk BLT corona.
Sesuai arahan Menteri Desa PDTT melalui video conference dengan bupati/walikota se-Indonesia, Kamis (9/4) lalu disepakati untuk melakukan percepatan pengunaan dana desa untuk BLT guna disalurkan ke masyarakat miskin yang terdampak wabah COVID-19.
Atas dasar itu bupati Akmal Ibrahim meminta seluruh kepala desa di Kabupaten Abdya untuk dapat melakukan pendataan calon penerima BLT tersebut sesuai dengan surat edaran Menteri Desa tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa.
Arahan Menteri Desa terkait kriteria warga penerima BLT adalah masyarakat miskin yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Artinya, warga penerima PKH dan BPNT tidak diperboleh menyalurkan BLT.
BLT sumber dana desa sebagaimana arahan hanya di khususkan untuk masyarakat miskin yang terdampak wabah COVID-19 dengan mempedomani Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kemudian bagi desa penerima dana desa kurang dari Rp 800 juta dapat mengalokasikan BLT 10-15 persen dari pagu dana desa (DD). Berbeda dengan desa penerima DD Rp 800 juta hinga Rp 1 miliar harus mengalokasikan BLT sebesar 15-20 persen dari pagu anggaran.
Selanjutnya untuk pagu anggaran DD Rp 1 miliar – Rp 1.2 miliar dapat mengalokasikan BLT senilai 20-25 persen dan bagi desa penerima Rp 1,2 sampai Rp 2 miliar alokasikan untuk BLT sebesar 25-30 persen
Adapun dalam surat edaran bupati Abdya tertanggal 13 April 2020 tersebut dicantumkan besaran BLT yang harus disalurkan ke masyarakat miskin itu senilai Rp 600 ribu/kepala keluarga sebagai upaya meringankan beban warga miskin di tengah pendemi corona.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020