Partai Aceh akan memulangkan ribuan warga Aceh di Malaysia yang terkena dampak pandemi virus corona yang disebut COVID-19.
Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf di Banda Aceh, Rabu, mengatakan wabah COVID-19 melanda Malaysia berdampak pada terbatasnya akses pekerjaan bagi warga Aceh, sehingga mereka kesulitan membiayai kebutuhan sehari-hari.
"Pemulangan ini merupakan langkah nyata membantu warga Aceh yang kesulitan di Malaysia. Tahap awal, kami merencanakan pemulangan 3.000-an warga Aceh,” kata Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh Muhammad Saleh.
Muhammad Saleh mengatakan Mualem terus melakukan langkah cepat dan lobi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat serta ketua masyarakat Aceh di Malaysia terkait rencana pemulangan sekitar 10 ribu lebih warga Aceh.
Muhammad Saleh mengatakan walau masa "lockdown" yang berlaku di Malaysia telah berakhir 9 Juni lalu, namun masih ada kebijakan pembatasan massal di negeri jiran tersebut.
Sementara, nasib warga Aceh di Malaysia semakin tidak menentu, terutama bagi yang sudah habis massa izin tinggal, tetapi tidak bisa kembali ke Aceh karena keterbatasan biaya.
“Melalui Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia, mereka minta dipulangkan. Bahkan, ada dari mereka menempuh cara berbahaya melalui jalur tikus hanya untuk pulang," kata Muhammad Saleh.
Muhammad Saleh menyebutkan Partai Aceh melalui wakilnya di DPR Aceh telah berulang kali meminta Pemerintah Aceh memulangkan warga Aceh di Malaysia.
Namun, setelah ditunggu beberapa lama tidak ada respon dan jawaban pasti. Akhirnya, Mualem memutuskan untuk mengambil inisiatif memulangkan ribuan warga Aceh di Malaysia.
"Warga muslim Rohingya saja kita tampung dan terima di Aceh, apalagi rakyat Bangsa Aceh sendiri yang kini menderita di negeri orang. Ini tugas dan tanggung jawab moral kita semua,” tegas Mualem melalui Muhammad Saleh.
Muhammad Saleh mengatakan Mualem telah bertemu dengan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi membicarakan langkah pemulangan warga Aceh di Malaysia.
Selanjutnya, Mualem direncanakan bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
"Tujuan pokok pertemuan adalah, melakukan komunikasi dan koordinasi. Sebab, semua ini menyangkut hubungan antarnegara," kata Muhammad Saleh.
Terkait biaya pemulangan, Muhammad Saleh mengatakan Mualem didampinggi Sekjen DPA Partai Aceh H Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) bersa pengurus lainnya telah bertemu dan mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah Bupati dan Wali Kota serta pimpinan DPRA dan DPRK dari Partai Aceh se-Aceh.
Hasilnya, disepakati untuk menanggung bersama biaya pemulangan tersebut. Setiap Bupati, Wali Kota dan DPRK, menanggung biaya untuk warganya sendiri.
Mengenai tata cara pemulangan, kata Muhammad Saleh, Mualem dengan tegas meminta Tim Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Mulai dari Malaysia hingga tiba di Aceh.
“Kami akan tetap melakukan rapid test terhadap
Setiap warga Aceh yang pulang harus menjalani rapid test. Mereka juga menjalani karantina 14 hari di daerah masing-masing," kata Muhammad Saleh.
Sekjen DPA Partai Aceh Abu Razak mengatakan pihaknya telah menunjuk tim pemulangan dengan beberapa pembagian tugas. Tim juga terus memperbaharui informasi dari Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia.
"Kami berharap warga Aceh di Malaysia bersabar. Proses pemulangan harus menempuh beberapa syarat, karena melibatkan dua negara. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan pemulangan berlangsung dalam waktu tidak terlalu lama,” kata Abu Razak.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
Ketua Partai Aceh Muzakir Manaf di Banda Aceh, Rabu, mengatakan wabah COVID-19 melanda Malaysia berdampak pada terbatasnya akses pekerjaan bagi warga Aceh, sehingga mereka kesulitan membiayai kebutuhan sehari-hari.
"Pemulangan ini merupakan langkah nyata membantu warga Aceh yang kesulitan di Malaysia. Tahap awal, kami merencanakan pemulangan 3.000-an warga Aceh,” kata Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem melalui Juru Bicara Partai Aceh Muhammad Saleh.
Muhammad Saleh mengatakan Mualem terus melakukan langkah cepat dan lobi maupun komunikasi dengan pemerintah pusat serta ketua masyarakat Aceh di Malaysia terkait rencana pemulangan sekitar 10 ribu lebih warga Aceh.
Muhammad Saleh mengatakan walau masa "lockdown" yang berlaku di Malaysia telah berakhir 9 Juni lalu, namun masih ada kebijakan pembatasan massal di negeri jiran tersebut.
Sementara, nasib warga Aceh di Malaysia semakin tidak menentu, terutama bagi yang sudah habis massa izin tinggal, tetapi tidak bisa kembali ke Aceh karena keterbatasan biaya.
“Melalui Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia, mereka minta dipulangkan. Bahkan, ada dari mereka menempuh cara berbahaya melalui jalur tikus hanya untuk pulang," kata Muhammad Saleh.
Muhammad Saleh menyebutkan Partai Aceh melalui wakilnya di DPR Aceh telah berulang kali meminta Pemerintah Aceh memulangkan warga Aceh di Malaysia.
Namun, setelah ditunggu beberapa lama tidak ada respon dan jawaban pasti. Akhirnya, Mualem memutuskan untuk mengambil inisiatif memulangkan ribuan warga Aceh di Malaysia.
"Warga muslim Rohingya saja kita tampung dan terima di Aceh, apalagi rakyat Bangsa Aceh sendiri yang kini menderita di negeri orang. Ini tugas dan tanggung jawab moral kita semua,” tegas Mualem melalui Muhammad Saleh.
Muhammad Saleh mengatakan Mualem telah bertemu dengan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi membicarakan langkah pemulangan warga Aceh di Malaysia.
Selanjutnya, Mualem direncanakan bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo, Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto, dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.
"Tujuan pokok pertemuan adalah, melakukan komunikasi dan koordinasi. Sebab, semua ini menyangkut hubungan antarnegara," kata Muhammad Saleh.
Terkait biaya pemulangan, Muhammad Saleh mengatakan Mualem didampinggi Sekjen DPA Partai Aceh H Kamaruddin Abu Bakar (Abu Razak) bersa pengurus lainnya telah bertemu dan mengadakan rapat terbatas dengan sejumlah Bupati dan Wali Kota serta pimpinan DPRA dan DPRK dari Partai Aceh se-Aceh.
Hasilnya, disepakati untuk menanggung bersama biaya pemulangan tersebut. Setiap Bupati, Wali Kota dan DPRK, menanggung biaya untuk warganya sendiri.
Mengenai tata cara pemulangan, kata Muhammad Saleh, Mualem dengan tegas meminta Tim Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh menerapkan dengan ketat protokol kesehatan. Mulai dari Malaysia hingga tiba di Aceh.
“Kami akan tetap melakukan rapid test terhadap
Setiap warga Aceh yang pulang harus menjalani rapid test. Mereka juga menjalani karantina 14 hari di daerah masing-masing," kata Muhammad Saleh.
Sekjen DPA Partai Aceh Abu Razak mengatakan pihaknya telah menunjuk tim pemulangan dengan beberapa pembagian tugas. Tim juga terus memperbaharui informasi dari Ketua Masyarakat Aceh di Malaysia.
"Kami berharap warga Aceh di Malaysia bersabar. Proses pemulangan harus menempuh beberapa syarat, karena melibatkan dua negara. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan pemulangan berlangsung dalam waktu tidak terlalu lama,” kata Abu Razak.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020