Turki menolak gencatan senjata di Libya yang paling memungkinkan dalam waktu dekat ini, dengan menyebut kesepakatan yang melibatkan garda depan konflik tidak akan menguntungkan pemerintahan sementara Libya yang didukung Turki, GNA.

Dalam sebuah wawancara dengan lembaga penyiaran publik TRT Haber, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan bahwa kota pesisir Sirte dan pangkalan udara Jufra harus diserahkan kepada GNA sebelum ada gencatan senjata.

Pihak oposisi, Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin oleh Khalifa Haftar telah terpojok setelah Turki membantu GNA merebut kembali Ibu Kota Tripoli yang sempat dikuasai LNA.



Ketika ditanya mengenai kemungkinan operasi militer melawan Sirte yang saat ini dikuasai LNA, Cavusoglu mengatakan ada upaya diplomatik untuk menyelesaikan perkara itu.

"Terdapat sejumlah persiapan untuk operasi, namun kami masih mengupayakan meja perundingan. Jika tidak ada penarikan pasukan, maka sudah ada persiapan secara militer, GNA akan menunjukkan ketegasannya di sini," kata dia.

Di sisi lain, kantor kepresidenan Turki menyatakan bahwa Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Senin ini berbicara melalui telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, membahas perang di Libya dan Suriah--di mana mereka mendukung pihak yang berlawanan.

Turki dan GNA, pada tahun lalu, menandatangani kesepakatan penetapan batas maritim yang disebut pihak Turki untuk menciptakan zona ekonomi eksklusif dari pesisir selatan Turki hingga pesisir utara LIbya, serta melindungi hak atas sumber daya di wilayah bagian timur Mediterania.

Turki akan melakukan eksplorasi sumber daya di kawasan Mediterania sebelah timur itu, misalnya terkait dengan minyak dan penelitian seismik.

Sumber: Reuters
 

Pewarta: Suwanti

Uploader : Salahuddin Wahid


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020