Sekitar 150 mahasiswa yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Perikanan Aceh (AMMPPA) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh di Kota Banda Aceh pada Senin.
Aksi ini merupakan respon dugaan tindak pidana korupsi dana hibah korban konflik Aceh tentang penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan runcah oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dengan anggaran sebesar Rp15 miliar pada APBA Tahun Anggaran 2023.
Aksi ini merupakan respon dugaan tindak pidana korupsi dana hibah korban konflik Aceh tentang penyaluran bantuan budidaya ikan dan pakan runcah oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) dengan anggaran sebesar Rp15 miliar pada APBA Tahun Anggaran 2023.
"Ini aksi keprihatinan khususnya masyarakat perikanan dan mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan. Karena beberapa hari Minggu terakhir ini kita mendengar terungkapnya kasus besar BRA,” ungkap Syahril Ramadhan, Koordinator Lapangan.
Baca juga: Kejati Aceh usut indikasi korupsi pengadaan ikan korban konflik
Baca juga: Kejati Aceh usut indikasi korupsi pengadaan ikan korban konflik
Syahril mengungkapkan program yang dilakukan BRA perlu dilakukan secara transparan untuk menghapuskan dugaan kecurangan yang terjadi di lapangan.
“Kegiatan pengadaan benih ikan mudah sekali untuk dimanipulasikan karena penerima bantuannya nanti bisa disulap mulai dari pertama itu by name by address (nama dan alamat) yang diserahkan langsung oleh dewannya. Selanjutnya di lapangan mereka bisa menyiasatinya dengan hanya mengambil dokumentasi. Semua bentuk bantuannya itu, harus diusut tuntas apalagi dalam bentuk pengadaan barang dan jasa,” jelas Syahril.
Siti Febrianti salah satu mahasiswa Fakultas Kelautan dan Perikanan, meminta Pj Gubernur Aceh Bustami untuk menyelesaikan kasus korupsi ini dan meminta pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab.
“Kami mau dana-dana fiktif itu dituntaskan. Ketua BRA segera ditangkap, semua orang dibalik dalang 15 M (miliar) ini tangkap, 15 M bukan dana yang sedikit,” ujar Siti Febrianti.
Baca juga: TTI Indonesia soroti dugaan bantuan fiktif Rp15 miliar di Aceh Timur
Baca juga: TTI Indonesia soroti dugaan bantuan fiktif Rp15 miliar di Aceh Timur
Sementara itu, Yusrizal, Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh mewakili gubernur menemui massa yang sudah berorasi di depan kantor.
“Subtansi aspirasi yang disampaikan pada hari ini sudah kami terima dan kami pastikan diketahui dan sampai kepada bapak Gubernur,” kata Yusrizal.
Namun, tanggapan tersebut tidak memuaskan para demonstran sehingga sempat terjadi ricuh di depan kantor gubernur. Para demonstran yang memaksa masuk ke dalam kantor gubernur.
Penulis: Naily Jannati, mahasiswa FISIP Komunikasi USK
Penulis: Naily Jannati, mahasiswa FISIP Komunikasi USK
