Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Fuadri menyebutkan Pemerintah Provinsi Aceh memiliki lahan seluas 17 hektare berlokasi di Desa Ranto Panyang Timur, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat.
“Jika warga korban banjir rob siap direlokasi, Pemerintah Aceh punya cadangan lahan seluas 17 hektare yang bisa menampung 850 unit rumah di Desa Ranto Panyang Timur, Meureubo, Aceh Barat tepatnya di belakang komplek perumahan nelayan,” kata Fuadri di Meulaboh, Ahad.
Menurutnya, lahan tersebut dulu dibeli oleh Pemerintah Aceh untuk merelokasi nelayan di Kecamatan Meureubo.
Agar bisa memanfaatkan lahan tersebut, kata Fuadri, Pemerintah Aceh Barat tentu dapat segera bermohon kepada Pemerintah Aceh agar lahan dan rumah warga dapat dibangun di lokasi tersebut.
“Jika Pemerintah Aceh setuju, maka pada tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan pembangunan rumah warga, bagi korban banjir rob yang akan direlokasi,” kata Fuadri menambahkan.
Khusus terhadap anggaran pembangunan rumah, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh ini, dapat dibicarakan dengan Pemerintah Aceh karena pemerintah provinsi saat ini masih memiliki program pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana.
Dasar hukum pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana tersebut, kata Fuadri, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Fuadri menyarankan, rencana relokasi korban banjir juga harus segera dibicarakan agar dapat dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021. Sumber dananya bisa dari DOKA kabupaten dan provinsi.
“Prioritaskan relokasi warga yang rumahnya berada dekat bibit pantai terlebih dahulu. Saya yakin pak Bupati Aceh Barat dan Plt Gubernur Aceh mampu menyelesaikan persoalan ini. Anggota DPRA Dapil 10 juga siap memberikan dukungan untuk program relokasi warga korban banjir rob di Aceh Barat,” kata Fuadri menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
“Jika warga korban banjir rob siap direlokasi, Pemerintah Aceh punya cadangan lahan seluas 17 hektare yang bisa menampung 850 unit rumah di Desa Ranto Panyang Timur, Meureubo, Aceh Barat tepatnya di belakang komplek perumahan nelayan,” kata Fuadri di Meulaboh, Ahad.
Menurutnya, lahan tersebut dulu dibeli oleh Pemerintah Aceh untuk merelokasi nelayan di Kecamatan Meureubo.
Agar bisa memanfaatkan lahan tersebut, kata Fuadri, Pemerintah Aceh Barat tentu dapat segera bermohon kepada Pemerintah Aceh agar lahan dan rumah warga dapat dibangun di lokasi tersebut.
“Jika Pemerintah Aceh setuju, maka pada tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan pembangunan rumah warga, bagi korban banjir rob yang akan direlokasi,” kata Fuadri menambahkan.
Khusus terhadap anggaran pembangunan rumah, kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh ini, dapat dibicarakan dengan Pemerintah Aceh karena pemerintah provinsi saat ini masih memiliki program pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana.
Dasar hukum pembangunan rumah layak huni untuk korban bencana tersebut, kata Fuadri, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
Fuadri menyarankan, rencana relokasi korban banjir juga harus segera dibicarakan agar dapat dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2021. Sumber dananya bisa dari DOKA kabupaten dan provinsi.
“Prioritaskan relokasi warga yang rumahnya berada dekat bibit pantai terlebih dahulu. Saya yakin pak Bupati Aceh Barat dan Plt Gubernur Aceh mampu menyelesaikan persoalan ini. Anggota DPRA Dapil 10 juga siap memberikan dukungan untuk program relokasi warga korban banjir rob di Aceh Barat,” kata Fuadri menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020