Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas), LSM dan mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Rakyat Peduli Keadilan (BRPK) menuntut bupati untuk mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Timur terkait pelaksanaan Bimtek Aparatur Desa di daerah setempat.
"Kami minta bupati segera copot Kadis DPMG yang dinilai terlaksannya Bimtek akibat kelalaian pimpinan SKPD itu,"kata Koordinator Lapangan, Haris saat melakukan aksi di depan Kejari Aceh Timur di Idi, Rabu.
Mereka juga meminta Kejari Aceh Timur untuk menghentikan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur desa yang digelar di salah satu hotel di Aceh Timur.
"Kami menilai, Bimtek yang masih berlangsung secara bertahap itu harus segera dihentikan, karena pandemi COVID-19 kian mewabah di Aceh Timur, bahkan sejumlah tenaga medis dan dokter spesialis ikut terpapar,” kata Haris.
Selain itu, kejaksaan juga diminta melakukan audit anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 sekaligus menangkap dalang dibalik Bimtek ditengah pandemi itu.
"Kami minta Bimtek Aparatur Desa yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu diusut hingga tuntas, apalagi dilaksanakan tanpa rekomendasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur,"kata Haris.
Aksi puluhan massa tersebut mendapat pengawalan ketat dari unsur TNI/Polri dan Pol-PP serta tetap mematuhi protokoler kesehatan.
Setelah melakukan aksi dan berorasi secara bergiliran, masing-masing perwakilan Ormas, LSM dan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerahkan beberapa tuntutan tertulis ke Kajari Aceh Timur Abun Hasbulloh Syambas, melalui Kasi Pidsus, Hafrizal.
“Kita sudah terima petisi dan tuntutan para ormas, LSM dan mahasiswa. Selanjutnya akan kita pelajari dan dalami,” kata Kasi Pidsus, Hafrizal, kepada sejumlah wartawan usai aksi damai di depan Kejari Aceh Timur di Idi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Kami minta bupati segera copot Kadis DPMG yang dinilai terlaksannya Bimtek akibat kelalaian pimpinan SKPD itu,"kata Koordinator Lapangan, Haris saat melakukan aksi di depan Kejari Aceh Timur di Idi, Rabu.
Mereka juga meminta Kejari Aceh Timur untuk menghentikan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) aparatur desa yang digelar di salah satu hotel di Aceh Timur.
"Kami menilai, Bimtek yang masih berlangsung secara bertahap itu harus segera dihentikan, karena pandemi COVID-19 kian mewabah di Aceh Timur, bahkan sejumlah tenaga medis dan dokter spesialis ikut terpapar,” kata Haris.
Selain itu, kejaksaan juga diminta melakukan audit anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2020 sekaligus menangkap dalang dibalik Bimtek ditengah pandemi itu.
"Kami minta Bimtek Aparatur Desa yang menghabiskan dana miliaran rupiah itu diusut hingga tuntas, apalagi dilaksanakan tanpa rekomendasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur,"kata Haris.
Aksi puluhan massa tersebut mendapat pengawalan ketat dari unsur TNI/Polri dan Pol-PP serta tetap mematuhi protokoler kesehatan.
Setelah melakukan aksi dan berorasi secara bergiliran, masing-masing perwakilan Ormas, LSM dan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyerahkan beberapa tuntutan tertulis ke Kajari Aceh Timur Abun Hasbulloh Syambas, melalui Kasi Pidsus, Hafrizal.
“Kita sudah terima petisi dan tuntutan para ormas, LSM dan mahasiswa. Selanjutnya akan kita pelajari dan dalami,” kata Kasi Pidsus, Hafrizal, kepada sejumlah wartawan usai aksi damai di depan Kejari Aceh Timur di Idi.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020