Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berharap Plt gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) melakukan koordinasi ke pemerintah pusat terkait jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Aceh 2022.
"Belum ada jadwal, kita lagi berharap Plt gubernur dan DPRA segera berkoordinasi dengan Mendagri dan DPR RI untuk Pilkada Aceh," kata Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri di Banda Aceh, Rabu.
Samsul mengatakan, Pilkada Aceh memang sudah seharusnya dilaksanakan pada 2022. Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pelaksanaannya pada 2024, tetapi Aceh memiliki aturan khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Dalam UU 10/2016 tersebut disebutkan bahwa aturan itu berlaku apabila tidak ada UU lain yang mengaturnya secara khusus, dan Aceh punya UU khusus, makanya tetap bisa dilaksanakan 2022," ujarnya.
Samsul menyampaikan, Aceh juga sudah menjabarkan UUPA dengan membuat qanun (peraturan daerah) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Sejauh ini, kata Samsul, KIP Aceh juga sudah menyusun tahapan Pilkada 2022 dan telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Karena itu, mereka hanya tinggal menunggu kepastian jadwalnya.
"Kita siap 100 persen, kita sudah menyusun tahapannya dan sudah menyampaikan ke KPU. Sekarang tinggal keseriusan Pemerintah Aceh koordinasi dengan pusat," katanya.
Samsul menambahkan, KIP Aceh juga sudah mengusulkan anggaran Pilkada ke Pemerintah Aceh sebesar Rp 216 miliar. Namun, sampai hari ini belum direalisasikan, sehingga tahapannya tidak bisa dilaksanakan.
Hal senada juga diutarakan Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwadi, Rabu, pihaknya masih menunggu adanya keputusan dari KPU RI terkait jadwal pelaksanaan Pilkada di Aceh.
Meski demikian, kata Indra, jika keputusan akhir KPU bahwa Pilkada Aceh 2022 maupun 2024, mereka sudah mempersiapkan semua tahapan sejak dini.
"Kalau KPU RI tetapkan Pilkada di Aceh 2022, maka kita sudah siap melaksanakannya," kata Indra Milwadi, di Banda Aceh.
Menghadapi Pilkada 2022, KIP Banda Aceh jauh-jauh hari telah mengusulkan anggaran ke DPRK setempat sekitar Rp 31,5 miliar. Karena itu mereka sudah siap menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020
"Belum ada jadwal, kita lagi berharap Plt gubernur dan DPRA segera berkoordinasi dengan Mendagri dan DPR RI untuk Pilkada Aceh," kata Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri di Banda Aceh, Rabu.
Samsul mengatakan, Pilkada Aceh memang sudah seharusnya dilaksanakan pada 2022. Meski UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur pelaksanaannya pada 2024, tetapi Aceh memiliki aturan khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
"Dalam UU 10/2016 tersebut disebutkan bahwa aturan itu berlaku apabila tidak ada UU lain yang mengaturnya secara khusus, dan Aceh punya UU khusus, makanya tetap bisa dilaksanakan 2022," ujarnya.
Samsul menyampaikan, Aceh juga sudah menjabarkan UUPA dengan membuat qanun (peraturan daerah) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Sejauh ini, kata Samsul, KIP Aceh juga sudah menyusun tahapan Pilkada 2022 dan telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Karena itu, mereka hanya tinggal menunggu kepastian jadwalnya.
"Kita siap 100 persen, kita sudah menyusun tahapannya dan sudah menyampaikan ke KPU. Sekarang tinggal keseriusan Pemerintah Aceh koordinasi dengan pusat," katanya.
Samsul menambahkan, KIP Aceh juga sudah mengusulkan anggaran Pilkada ke Pemerintah Aceh sebesar Rp 216 miliar. Namun, sampai hari ini belum direalisasikan, sehingga tahapannya tidak bisa dilaksanakan.
Hal senada juga diutarakan Ketua KIP Banda Aceh Indra Milwadi, Rabu, pihaknya masih menunggu adanya keputusan dari KPU RI terkait jadwal pelaksanaan Pilkada di Aceh.
Meski demikian, kata Indra, jika keputusan akhir KPU bahwa Pilkada Aceh 2022 maupun 2024, mereka sudah mempersiapkan semua tahapan sejak dini.
"Kalau KPU RI tetapkan Pilkada di Aceh 2022, maka kita sudah siap melaksanakannya," kata Indra Milwadi, di Banda Aceh.
Menghadapi Pilkada 2022, KIP Banda Aceh jauh-jauh hari telah mengusulkan anggaran ke DPRK setempat sekitar Rp 31,5 miliar. Karena itu mereka sudah siap menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2020