Banda Aceh, 27/10 (Antaraaceh) - Pengamat dan pemerhati lingkungan hidup Aceh TM Zulfikar mengharapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabinet Kerja Siti Nurbaya agar melakukan atau mengadili seluruh pelaku kejahatan lingkungan di Tanah Air.
"Harapan kita agar seluruh pelaku kejahatan lingkungan dapat diadili dan diganjar sesuai hukum yang berlaku, sehingga kedepan bisa menjadi pembelajaran untuk tidak merusak lingkungan hidup," katanya di Banda Aceh, Senin.
TM Zulfikar juga menyatakan sepakat dengan pengabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dipihak lain, mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh itu juga mengharapkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi seluruh wilayah yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan tinggi.
Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah kepemimpinan Siti Nurbaya itu agar memastikan seluruh kerusakan yang ada dapat ditangani secara bertahap dalam lima tahun kabinet kerja.
Kemudian, pemerintah kedepan juga dapat memastikan bahwa tidak ada lagi perusahaan yang melakukan bisnis kotor lingkungan, dan harus mencabut seluruh penghargaan proper jika ada perusahaan yang terbukti melanggar hukum.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga disarankan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan rakyat/publik dalam menjalankan seluruh perencanaan serta pelaksanaan program kerja di kementerian terkait.
Siti Nurbaya yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem itu masuk dalam Kabinet Kerja, dan ia memulai karirnya di Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung pada 1981.
Pada 1998, wanita keturunan Betawi tersebut pindah ke tanah kelahirannya, yakni di Jakarta dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri pada 1998-2005.
Siti yang berusia 58 tahun pada 28 Agustus lalu itu direkrut menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 2006-2013.
Jabatan tersebut menjadi akhir dari perjalanannya sebagai birokrat karena dosen program pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik, dan menduduki Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) bidang otonomi daerah.
Pewarta: Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014
"Harapan kita agar seluruh pelaku kejahatan lingkungan dapat diadili dan diganjar sesuai hukum yang berlaku, sehingga kedepan bisa menjadi pembelajaran untuk tidak merusak lingkungan hidup," katanya di Banda Aceh, Senin.
TM Zulfikar juga menyatakan sepakat dengan pengabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Dipihak lain, mantan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh itu juga mengharapkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan langkah-langkah untuk mengidentifikasi seluruh wilayah yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan tinggi.
Selanjutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibawah kepemimpinan Siti Nurbaya itu agar memastikan seluruh kerusakan yang ada dapat ditangani secara bertahap dalam lima tahun kabinet kerja.
Kemudian, pemerintah kedepan juga dapat memastikan bahwa tidak ada lagi perusahaan yang melakukan bisnis kotor lingkungan, dan harus mencabut seluruh penghargaan proper jika ada perusahaan yang terbukti melanggar hukum.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga disarankan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan rakyat/publik dalam menjalankan seluruh perencanaan serta pelaksanaan program kerja di kementerian terkait.
Siti Nurbaya yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem itu masuk dalam Kabinet Kerja, dan ia memulai karirnya di Bappeda Pemerintah Provinsi Lampung pada 1981.
Pada 1998, wanita keturunan Betawi tersebut pindah ke tanah kelahirannya, yakni di Jakarta dan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri pada 1998-2005.
Siti yang berusia 58 tahun pada 28 Agustus lalu itu direkrut menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI pada 2006-2013.
Jabatan tersebut menjadi akhir dari perjalanannya sebagai birokrat karena dosen program pasca-sarjana Institut Pertanian Bogor ini memutuskan untuk terjun ke dunia politik, dan menduduki Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) bidang otonomi daerah.
Pewarta: Azhari
Editor : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2014