Bupati Aceh Barat Haji Ramli MS menegaskan dana otonomi khusus (Otsus) hingga saat ini masih dibutuhkan pemerintah dan masyarakat Aceh, sebagai upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah ini.
“Mengapa dana otonomi khusus masih dibutuhkan, karena Aceh mengalami dua fase berbeda, pertama pascakonflik dan kedua pascabencana alam gempa dan tsunami,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Ahad.
Menurutnya, setelah mengalami dua fase tersebut, butuh waktu yang lama bagi pemerintah daerah di Aceh untuk dapat mengentaskan angka kemiskinan di Aceh yang masih berlangsung hingga saat ini.
Selain masih menyisakan trauma pascakonflik dan bencana alam, kondisi Aceh sampai saat ini masih membutuhkan pembangunan karena banyak infrastruktur yang rusak akibat konflik dan bencana alam.
“Jadi, jangan melihat berapa banyak anggaran otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah untuk Aceh. Tapi, harus juga dilihat dari sisi kedua pascakonflik dan bencana alam,” kata Ramli MS.
Ia juga menegaskan, sampai saat ini sebagian masyarakat Aceh yang bermukim di pedesaan atau daerah pedalaman masih mengalami trauma berkepanjangan akibat konflik bersenjata yang melanda Aceh sejak puluhan tahun silam.
Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan bencana alam mahadahsyat gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 silam, sehingga memperparah kerusakan dan menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat di daerah ini.
Ramli MS juga menegaskan jumlah dana otonomi khusus di Aceh tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain di Tanah Air yang tidak pernah mengalami konflik bersenjata dan bencana alam terparah.
Menurut dia, hal tersebut harus dibedakan karena daerah lain yang mendapatkan dana APBN yang besar dari pemerintah, lebih mudah membangun daerah karena tidak mengalami konflik bersenjata dan bencana alam yang sangat dahsyat.
“Maka dari itu, dana otonomi khusus masih terus diperlukan untuk terus membangun Aceh yang lebih baik, agar peningkatan ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menata hidup pascabencana dan konflik berkepanjangan,” kata Ramli MS menegaskan.
Ia juga mengakui, persoalan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh juga sudah ia sampaikan secara langsung kepada staf khusus Presiden Joko Widodo, Gracia Billy Mambrassar saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Barat pada Rabu (17/2) lalu.
Ramli MS berharap persoalan ini juga diharapkan agar dapat disampaikan kepada Presiden Jokowi dan kementerian terkait, agar Aceh tetap menjadi perhatian penuh dari pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan dan ketahanan ekonomi secara nasional, tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“Mengapa dana otonomi khusus masih dibutuhkan, karena Aceh mengalami dua fase berbeda, pertama pascakonflik dan kedua pascabencana alam gempa dan tsunami,” kata Bupati Ramli MS di Meulaboh, Ahad.
Menurutnya, setelah mengalami dua fase tersebut, butuh waktu yang lama bagi pemerintah daerah di Aceh untuk dapat mengentaskan angka kemiskinan di Aceh yang masih berlangsung hingga saat ini.
Selain masih menyisakan trauma pascakonflik dan bencana alam, kondisi Aceh sampai saat ini masih membutuhkan pembangunan karena banyak infrastruktur yang rusak akibat konflik dan bencana alam.
“Jadi, jangan melihat berapa banyak anggaran otonomi khusus yang sudah diberikan pemerintah untuk Aceh. Tapi, harus juga dilihat dari sisi kedua pascakonflik dan bencana alam,” kata Ramli MS.
Ia juga menegaskan, sampai saat ini sebagian masyarakat Aceh yang bermukim di pedesaan atau daerah pedalaman masih mengalami trauma berkepanjangan akibat konflik bersenjata yang melanda Aceh sejak puluhan tahun silam.
Kondisi tersebut, kata dia, diperparah dengan bencana alam mahadahsyat gempa dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 silam, sehingga memperparah kerusakan dan menyisakan trauma mendalam bagi masyarakat di daerah ini.
Ramli MS juga menegaskan jumlah dana otonomi khusus di Aceh tidak bisa dibandingkan dengan daerah lain di Tanah Air yang tidak pernah mengalami konflik bersenjata dan bencana alam terparah.
Menurut dia, hal tersebut harus dibedakan karena daerah lain yang mendapatkan dana APBN yang besar dari pemerintah, lebih mudah membangun daerah karena tidak mengalami konflik bersenjata dan bencana alam yang sangat dahsyat.
“Maka dari itu, dana otonomi khusus masih terus diperlukan untuk terus membangun Aceh yang lebih baik, agar peningkatan ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menata hidup pascabencana dan konflik berkepanjangan,” kata Ramli MS menegaskan.
Ia juga mengakui, persoalan perpanjangan dana otonomi khusus Aceh juga sudah ia sampaikan secara langsung kepada staf khusus Presiden Joko Widodo, Gracia Billy Mambrassar saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh Barat pada Rabu (17/2) lalu.
Ramli MS berharap persoalan ini juga diharapkan agar dapat disampaikan kepada Presiden Jokowi dan kementerian terkait, agar Aceh tetap menjadi perhatian penuh dari pemerintah pusat dalam meningkatkan pembangunan dan ketahanan ekonomi secara nasional, tuturnya.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021