Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Riskika Lhena Darwin menyatakan bahwa politik identitas bisa berdampak negatif terhadap angka demokrasi di Indonesia.
"Dampak negatifnya dari politik identitas itu bahkan bisa mengganggu indeks demokrasi kita," kata Riskika Lhena Darwin, di Banda Aceh, Kamis.
Kata Riskika, dampak negatif tersebut terjadi jika masyarakat tidak bisa merespon perbedaan yang ada, sehingga bisa menjadi bumerang dan dapat memecah belah warga negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada 2019, angka indeks demokrasi Indonesia mencapai angka 74,92 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka 2018 sebesar 72,39.
Secara khusus, indeks demokrasi Indonesia 2019 di Aceh mencapai angka 78,00, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan 2018 sebesar 79,97. Capaian kinerja demokrasi tersebut masih berada pada kategori sedang.
Riskika menjelaskan, politik identitas itu merupakan gerakan untuk mendorong kepentingan masing-masing, seperti perempuan, agama, ras dan lain sebagainya.
Menurutnya, politik indentitas tidak juga menjadi hal yang buruk, karena ketika direspon dengan melihat perbedaan, maka itu sesuatu yang lumrah, sehingga tidak jadi boomerang.
"Maka dari itu tergantung bagaimana kematangan kita merespon perbedaan, itu intinya. Ketika kita matang merespon perbedaan politik identitas ini, maka tidak menjadi boomerang untuk masyarakat," ujar dosen FISIP UIN Ar Raniry Banda Aceh itu.
Dalam kesempatan ini, Riskika juga menuturkan, tingkat toleransi terhadap keberagaman, perbedaan di Aceh sudah mulai terbuka meskipun sedikit ada kekhawatiran tentang perbedaan agama dan lainnya yang dapat mengundang konflik.
"Tapi saya pikir riak-riak konflik tidak muncul seperti halnya di daerah lain, Aceh masih bisa diredam. Karena minoritas di sini atau di luar etnis Aceh juga bisa menyesuaikan diri berinteraksi dengan mayoritas," kata Riskika.
Karena itu, lanjut Riskika, penting memberi tekanan bagaimana semua pihak di Aceh harus menghargai adanya perbedaan, maka dengan demikian tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan terkait perbedaan identitas.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Dampak negatifnya dari politik identitas itu bahkan bisa mengganggu indeks demokrasi kita," kata Riskika Lhena Darwin, di Banda Aceh, Kamis.
Kata Riskika, dampak negatif tersebut terjadi jika masyarakat tidak bisa merespon perbedaan yang ada, sehingga bisa menjadi bumerang dan dapat memecah belah warga negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terakhir pada 2019, angka indeks demokrasi Indonesia mencapai angka 74,92 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka 2018 sebesar 72,39.
Secara khusus, indeks demokrasi Indonesia 2019 di Aceh mencapai angka 78,00, juga mengalami penurunan dibandingkan dengan 2018 sebesar 79,97. Capaian kinerja demokrasi tersebut masih berada pada kategori sedang.
Riskika menjelaskan, politik identitas itu merupakan gerakan untuk mendorong kepentingan masing-masing, seperti perempuan, agama, ras dan lain sebagainya.
Menurutnya, politik indentitas tidak juga menjadi hal yang buruk, karena ketika direspon dengan melihat perbedaan, maka itu sesuatu yang lumrah, sehingga tidak jadi boomerang.
"Maka dari itu tergantung bagaimana kematangan kita merespon perbedaan, itu intinya. Ketika kita matang merespon perbedaan politik identitas ini, maka tidak menjadi boomerang untuk masyarakat," ujar dosen FISIP UIN Ar Raniry Banda Aceh itu.
Dalam kesempatan ini, Riskika juga menuturkan, tingkat toleransi terhadap keberagaman, perbedaan di Aceh sudah mulai terbuka meskipun sedikit ada kekhawatiran tentang perbedaan agama dan lainnya yang dapat mengundang konflik.
"Tapi saya pikir riak-riak konflik tidak muncul seperti halnya di daerah lain, Aceh masih bisa diredam. Karena minoritas di sini atau di luar etnis Aceh juga bisa menyesuaikan diri berinteraksi dengan mayoritas," kata Riskika.
Karena itu, lanjut Riskika, penting memberi tekanan bagaimana semua pihak di Aceh harus menghargai adanya perbedaan, maka dengan demikian tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan terkait perbedaan identitas.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021