Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Aceh menyatakan gampong atau desa merupakan ujung tombak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro, dalam upaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19.
“Ujung tombaknya adalah desa dan perangkatnya, sehingga perlu penguatan kepada mereka,” kata Ketua IDI Wilayah Aceh dr Safrizal Rahman di Banda Aceh, Jumat.
Dia menilai PPKM skala mikro menjadi soluasi bagi seluruh wilayah di Indonesia dalam pengendalian infeksi virus corona, ketimbang harus melakukan karantina wilayah yang tentunya berat dari sisi pedanaan.
Kata dia Aceh sudah dua kali memperpanjang penerapan PPKM skala mikro dan basisnya adalah desa.
Dengan melakukan PPKM skala mikro yang berbasis desa itu, maka desa diharapkan bisa lebih aktif untuk mengatur mobilitas masyarakatnya, sekaligus mengontrol warganya yang sakit dan menjalani isolasi mandiri.
“Masalah kita sekarang ini adalah seberapa banyak masyarakat mengetahui adanya PPKM mikro di daerah masing-masing, dan seberapa kuat energi yang dimiliki perangkat desa untuk mengawasai PPKM mikro ini berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut dia penambahan kasus baru COVID-19 di Aceh pernah mencapai 200 orang lebih per harinya. Namun peningkatan kasus baru itu justru cenderung terjadi penurunan selama penerapan PPKM skala mikro.
Kini, kata dia, meski tidak seagresif peningkatan kasus di Pulau Jawa, tetapi penambahan kasus baru di Aceh masih di atas 50 kasus per harinya, sehingga tidak bisa dianggap remeh.
Apalagi di Sumatera Utara, sebagai provinsi tetangga daerah ujung barat Indonesia itu telah terdeteksi kasus corona varian Delta sehingga sangat berpotensi menyebar ke wilayah Aceh melalui mobilitas tinggi.
“Peningkatan kasus ini sekarang ini agak menurun, tetapi memang harusnya PPKM mikro ini bisa menekan jauh lebih besar lagi (penurunan kasus COVID-19),” kata Safrizal.
Oleh karena itu, menurut dia, masih diperlukan penguatan daripada perangkat desa dalam upaya mengontrol PPKM skala mikro, serta terus melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada seluruh masyarakat secara kontinu.
“Untuk menghadapi COVID-19 itu dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat. Kalau masyarakat belum tahu (PPKM mikro) maka tentu saja tidak bisa diharapkan kerjasamanya. Padahal mereka adalah salah satu komponen utama dalam penanganan COVID-19,” katanya.
“Jadi pemerintah, petugas kesehatan dan kemudian organisasi profesi kesehatan lainnya hanya sebagian kecil, sebagian besar dalam penanganan COVID-19 justru masyarakat yang harus kita berdayakan,” katanya lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“Ujung tombaknya adalah desa dan perangkatnya, sehingga perlu penguatan kepada mereka,” kata Ketua IDI Wilayah Aceh dr Safrizal Rahman di Banda Aceh, Jumat.
Dia menilai PPKM skala mikro menjadi soluasi bagi seluruh wilayah di Indonesia dalam pengendalian infeksi virus corona, ketimbang harus melakukan karantina wilayah yang tentunya berat dari sisi pedanaan.
Kata dia Aceh sudah dua kali memperpanjang penerapan PPKM skala mikro dan basisnya adalah desa.
Dengan melakukan PPKM skala mikro yang berbasis desa itu, maka desa diharapkan bisa lebih aktif untuk mengatur mobilitas masyarakatnya, sekaligus mengontrol warganya yang sakit dan menjalani isolasi mandiri.
“Masalah kita sekarang ini adalah seberapa banyak masyarakat mengetahui adanya PPKM mikro di daerah masing-masing, dan seberapa kuat energi yang dimiliki perangkat desa untuk mengawasai PPKM mikro ini berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut dia penambahan kasus baru COVID-19 di Aceh pernah mencapai 200 orang lebih per harinya. Namun peningkatan kasus baru itu justru cenderung terjadi penurunan selama penerapan PPKM skala mikro.
Kini, kata dia, meski tidak seagresif peningkatan kasus di Pulau Jawa, tetapi penambahan kasus baru di Aceh masih di atas 50 kasus per harinya, sehingga tidak bisa dianggap remeh.
Apalagi di Sumatera Utara, sebagai provinsi tetangga daerah ujung barat Indonesia itu telah terdeteksi kasus corona varian Delta sehingga sangat berpotensi menyebar ke wilayah Aceh melalui mobilitas tinggi.
“Peningkatan kasus ini sekarang ini agak menurun, tetapi memang harusnya PPKM mikro ini bisa menekan jauh lebih besar lagi (penurunan kasus COVID-19),” kata Safrizal.
Oleh karena itu, menurut dia, masih diperlukan penguatan daripada perangkat desa dalam upaya mengontrol PPKM skala mikro, serta terus melakukan sosialisasi kebijakan tersebut kepada seluruh masyarakat secara kontinu.
“Untuk menghadapi COVID-19 itu dibutuhkan kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat. Kalau masyarakat belum tahu (PPKM mikro) maka tentu saja tidak bisa diharapkan kerjasamanya. Padahal mereka adalah salah satu komponen utama dalam penanganan COVID-19,” katanya.
“Jadi pemerintah, petugas kesehatan dan kemudian organisasi profesi kesehatan lainnya hanya sebagian kecil, sebagian besar dalam penanganan COVID-19 justru masyarakat yang harus kita berdayakan,” katanya lagi.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021