Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menekankan perlunya ada percepatan dalam rencana digitalisasi seluruh pedagang pasar di Tanah Air dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM yang ada di Nusantara.
"Data DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ada sekitar lima juta pedagang pasar atau 43 persen dari 12 juta pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup akibat sepinya pasar dan minimnya pembeli semenjak pandemi," kata Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut Nevi, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja.
Hal itu, ujar dia, karena jika sebelumnya masyarakat melakukan aktivitas jual-beli secara luring, adanya pandemi memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas jual-beli secara daring dan pada akhirnya masyarakat menjadi terbiasa serta lebih menyukai belanja secara daring.
Baca juga: Bank Indonesia dorong digitalisasi transaksi non tunai di Pemkab Aceh Barat
"Berbagai perubahan prilaku masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pedagang pasar rakyat," tutur Nevi.
Ia berpendapat adanya perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan jual-beli secara daring harus diikuti dengan digitalisasi bagi pelaku usaha mikro-kecil yang ada di Pasar Rakyat, karena jika tidak maka mereka akan semakin tergerus dan bisa punah.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 tercatat jumlah pasar rakyat di Indonesia sekitar 15.657 unit dan jumlah pedagang 2.818.260 orang.
Baca juga: Cegah praktik suap, Pelindo II lakukan digitalisasi
"Pemerintah perlu melakukan digitalisasi serta upaya pendampingan dan pelatihan bagi pedagang pasar rakyat ini melalui kerja sama dengan pelaku ekosistem digital atau founder platform digital, sehingga diharapkan semakin banyak pedagang pasar rakyat yang menggunakan teknologi digital agar mereka bisa tetap bertahan di masa pandemi dan tidak tergerus karena perubahan zaman," ucap Nevi.
Sebelumnya Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengatakan pihaknya menargetkan digitalisasi 158.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2023 mendatang.
Baca juga: Banda Aceh dan Pos Indonesia jajal kerjasama digitalisasi promosi UMKM
“Dalam kurun waktu tersebut akan terbentuk sebuah ekosistem UMKM SMESCO yang memiliki kekuatan ekonomi digital unggul,” ujar dia dalam konferensi pers secara virtual bersama Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (26/8).
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi momentum perubahan langgam bisnis di Indonesia.
Perubahan tersebut ditandai dengan beralihnya bisnis luring menuju bisnis digital yang dikenal juga sebagai fenomena kewirausahaan digital.
Sektor UMKM yang menjadi pilar terpenting bagi ekosistem ekonomi nasional dinyatakan menjadi kelompok usaha yang melakukan peralihan cara berbisnis begitu cepat menuju bisnis digital.
Pelaku UMKM menguasai struktur usaha di Indonesia, mencapai 99 persen dari total pelaku usaha. Sektor ini telah berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Data DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ada sekitar lima juta pedagang pasar atau 43 persen dari 12 juta pedagang pasar tradisional di berbagai daerah terpaksa tutup akibat sepinya pasar dan minimnya pembeli semenjak pandemi," kata Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut Nevi, dengan adanya pandemi COVID-19 menyebabkan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja.
Hal itu, ujar dia, karena jika sebelumnya masyarakat melakukan aktivitas jual-beli secara luring, adanya pandemi memaksa masyarakat untuk melakukan aktivitas jual-beli secara daring dan pada akhirnya masyarakat menjadi terbiasa serta lebih menyukai belanja secara daring.
Baca juga: Bank Indonesia dorong digitalisasi transaksi non tunai di Pemkab Aceh Barat
"Berbagai perubahan prilaku masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi, sangat berpengaruh terhadap perkembangan pedagang pasar rakyat," tutur Nevi.
Ia berpendapat adanya perubahan perilaku masyarakat untuk melakukan jual-beli secara daring harus diikuti dengan digitalisasi bagi pelaku usaha mikro-kecil yang ada di Pasar Rakyat, karena jika tidak maka mereka akan semakin tergerus dan bisa punah.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 tercatat jumlah pasar rakyat di Indonesia sekitar 15.657 unit dan jumlah pedagang 2.818.260 orang.
Baca juga: Cegah praktik suap, Pelindo II lakukan digitalisasi
"Pemerintah perlu melakukan digitalisasi serta upaya pendampingan dan pelatihan bagi pedagang pasar rakyat ini melalui kerja sama dengan pelaku ekosistem digital atau founder platform digital, sehingga diharapkan semakin banyak pedagang pasar rakyat yang menggunakan teknologi digital agar mereka bisa tetap bertahan di masa pandemi dan tidak tergerus karena perubahan zaman," ucap Nevi.
Sebelumnya Direktur Utama Smesco Indonesia Leonard Theosabrata mengatakan pihaknya menargetkan digitalisasi 158.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2023 mendatang.
Baca juga: Banda Aceh dan Pos Indonesia jajal kerjasama digitalisasi promosi UMKM
“Dalam kurun waktu tersebut akan terbentuk sebuah ekosistem UMKM SMESCO yang memiliki kekuatan ekonomi digital unggul,” ujar dia dalam konferensi pers secara virtual bersama Kementerian Koperasi dan UKM sebagaimana tertera dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (26/8).
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi momentum perubahan langgam bisnis di Indonesia.
Perubahan tersebut ditandai dengan beralihnya bisnis luring menuju bisnis digital yang dikenal juga sebagai fenomena kewirausahaan digital.
Sektor UMKM yang menjadi pilar terpenting bagi ekosistem ekonomi nasional dinyatakan menjadi kelompok usaha yang melakukan peralihan cara berbisnis begitu cepat menuju bisnis digital.
Pelaku UMKM menguasai struktur usaha di Indonesia, mencapai 99 persen dari total pelaku usaha. Sektor ini telah berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 97 persen terhadap penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021