Jakarta (ANTARA Aceh) - Pengurus Partai Golkar versi Munas Bali melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyusul telah dikeluarkannya Surat Keputusan Menkumham mengenai Pengesahan Kepengurusan partai tersebut versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
"Saya dapat info dari sekjen Idrus Marham, sudah didaftarkan ke PTUN," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Upaya hukum itu ditempuhnya guna membuktikan bahwa kepengurusan Partai Golkar kubu Agung tidak sah.
Nomor registrasi atas gugatan yang pihaknya layangkan yakni 62/G/2015/PTUNJAKARTA, tertanggal 23 Maret 2015.
Menurutnya, dengan adanya gugatan ke PTUN tersebut, maka penerbitan SK itu tidak berlaku.
"Dengan digugat ke PTUN, maka SK itu tidak berlaku. Karena ini sifatnya administratif. Jadi teman-teman daerah tidak perlu gusar, hasil yang bener adalah hasil Munas Bali," katanya.
Pada Senin, Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono melalui Surat Keputusan No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015.
"Saya dapat info dari sekjen Idrus Marham, sudah didaftarkan ke PTUN," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Nurdin Halid, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Upaya hukum itu ditempuhnya guna membuktikan bahwa kepengurusan Partai Golkar kubu Agung tidak sah.
Nomor registrasi atas gugatan yang pihaknya layangkan yakni 62/G/2015/PTUNJAKARTA, tertanggal 23 Maret 2015.
Menurutnya, dengan adanya gugatan ke PTUN tersebut, maka penerbitan SK itu tidak berlaku.
"Dengan digugat ke PTUN, maka SK itu tidak berlaku. Karena ini sifatnya administratif. Jadi teman-teman daerah tidak perlu gusar, hasil yang bener adalah hasil Munas Bali," katanya.
Pada Senin, Menteri Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono melalui Surat Keputusan No M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2015.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2015