Penyelenggaraan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di Aceh yang digelar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 2021 bisa menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan perikanan nasional di Selat Malaka.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Minggu, sepakat bahwa Gernas BBI di Aceh seharusnya menjadi momentum untuk lembaga pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 yang juga meliputi Selat Malaka.
"Tak kalah penting adalah melakukan penguatan terhadap Lembaga Pengelola WPP-NRI, Demikian pula Komnas Kajiskan (Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan)," kata Abdul Halim.
Baca juga: Gernas BBI Aceh hadir agar camilan berbasis ikan jadi pendamping minum kopi
Menurut dia, lembaga pengelola WPP-NRI dan Komnas Kajiskan merupakan dua elemen penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"Tanpa kedua hal ini, KKP bakal terjebak pada isu-isu yang tak membumi, di antaranya lumbung ikan, sentra lobster terbesar di dunia," katanya.
Ia mengutarakan harapannya agar tema KKP dalam Gernas BBI Ragam Aceh dapat dioperasionalkan dan diimplementasikan dengan tepat sehingga tercapai.
Baca juga: Kata pakar, Kuliner Indonesia harus lebih dititikberatkan ke lokal
Sebelumnya, Senior Advisor for the Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) Sustainable Fishery Programme M. Zulficar Mochtar mengemukakan, kajian stok perikanan perlu dimutakhirkan secara reguler yaitu sekitar 1-2 tahun sekali, sedangkan saat ini adalah sekitar 5 tahun sekali.
"Kalau terlalu lama, jangan-jangan stok yang ada di situ sudah berubah," kata Zulficar Mochtar.
Baca juga: KKP perlu angkat wisata kuliner Aceh pada Gernas BBI
Selain itu, ujar Zulficar, bila perubahannya sudah sangat besar penyimpangannya maka dicemaskan dapat terjadi bias dan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan tersebut.
Zulficar yang juga merupakan mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP ini mengingatkan bahwa data yang akurat penting sebagai masukan ke dalam manajemen perikanan berkelanjutan agar realistis dalam penerapannya.
Ia merekomendasikan agar ada pemisahan secara spesifik beragam komoditas perikanan unggulan dalam perhitungan stok ikan, serta adanya sistem perizinan yang terhubung secara langsung dengan sistem manajemen pengelolaan stok ikan, agar dapat dijadikan referensi untuk menentukan perpanjangan perizinan tangkap berbagai kapal ikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim ketika dihubungi Antara di Jakarta, Minggu, sepakat bahwa Gernas BBI di Aceh seharusnya menjadi momentum untuk lembaga pengelola Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) 571 yang juga meliputi Selat Malaka.
"Tak kalah penting adalah melakukan penguatan terhadap Lembaga Pengelola WPP-NRI, Demikian pula Komnas Kajiskan (Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan)," kata Abdul Halim.
Baca juga: Gernas BBI Aceh hadir agar camilan berbasis ikan jadi pendamping minum kopi
Menurut dia, lembaga pengelola WPP-NRI dan Komnas Kajiskan merupakan dua elemen penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"Tanpa kedua hal ini, KKP bakal terjebak pada isu-isu yang tak membumi, di antaranya lumbung ikan, sentra lobster terbesar di dunia," katanya.
Ia mengutarakan harapannya agar tema KKP dalam Gernas BBI Ragam Aceh dapat dioperasionalkan dan diimplementasikan dengan tepat sehingga tercapai.
Baca juga: Kata pakar, Kuliner Indonesia harus lebih dititikberatkan ke lokal
Sebelumnya, Senior Advisor for the Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) Sustainable Fishery Programme M. Zulficar Mochtar mengemukakan, kajian stok perikanan perlu dimutakhirkan secara reguler yaitu sekitar 1-2 tahun sekali, sedangkan saat ini adalah sekitar 5 tahun sekali.
"Kalau terlalu lama, jangan-jangan stok yang ada di situ sudah berubah," kata Zulficar Mochtar.
Baca juga: KKP perlu angkat wisata kuliner Aceh pada Gernas BBI
Selain itu, ujar Zulficar, bila perubahannya sudah sangat besar penyimpangannya maka dicemaskan dapat terjadi bias dan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan tersebut.
Zulficar yang juga merupakan mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP ini mengingatkan bahwa data yang akurat penting sebagai masukan ke dalam manajemen perikanan berkelanjutan agar realistis dalam penerapannya.
Ia merekomendasikan agar ada pemisahan secara spesifik beragam komoditas perikanan unggulan dalam perhitungan stok ikan, serta adanya sistem perizinan yang terhubung secara langsung dengan sistem manajemen pengelolaan stok ikan, agar dapat dijadikan referensi untuk menentukan perpanjangan perizinan tangkap berbagai kapal ikan.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021