Akademisi Universitas Abulyatama Aceh Dr Wiratmadinata menyarankan agar pemerintah dapat melindungi warganya dari kabar bohong atau berita hoax, terutama untuk kalangan remaja.
"Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih serius mendidik literasi media digital kepada warga, terutama kalangan remaja dan pemuda, agar mereka tidak terjebak dalam penyebaran berita hoax, fake news dan sejenisnya," kata Wiratmadinata, di Banda Aceh, Rabu.
Wira mengatakan, rendahnya literasi media berdampak pada buruknya kehidupan sosial dan politik di Indonesia.
Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Abulyatama Aceh ini menjelaskan, saat ini berita hoax diproduksi oleh orang-orang atau kelompok tertentu dengan tujuan beragam, namun pada intinya menyampaikan kebohongan secara terus menerus.
Penyebaran berita hoax tersebut, kata Wira, sering menggunakan kanal media sosial (medsos) seperti facebook, instagram, twitter serta media online abal-abal dan sejenisnya, sehingga dapat tercuci otaknya, sampai akhirnya menganggap kebohongan sebagai kebenaran.
"Kebohongan yang diceritakan terus-menerus, viral dan dikemas dengan apik, lama-lama dianggap sebagai kebenaran. Itu lah bahayanya hoax," ujarnya.
Wira menuturkan, materi kebohongan dalam berita hoax biasanya bermotif politik, misalnya mendiskreditkan pemerintah, menuding negatif kelompok lain yang tak disukai, mendiskreditkan tokoh masyarakat tertentu, dan individu tertentu.
Kemudian, lanjut Wira, hoax juga bisa merusak ketahanan nasional, akibat generasi muda diprovokasi untuk membenci pemerintah, melecehkan negara sendiri, dan akhirnya anarkis serta menurunkan kebanggaan atas negara sendiri atau menurunnya nasionalisme.
Karena itu, Wira berharap pemerintah tidak lagi menganggap masalah literasi media digital ini sebagai persoalan kecil. Sebab berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik yang sedang dihadapi akan semakin sulit untuk diselesaikan apabila berita palsu yang disinformatif menyebar secara masif di tengah masyarakat.
"Orang mudah diprovokasi, kohesi sosial jadi rentan dan konflik politik mudah terjadi, karena persepsi publik dikacaukan oleh berita hoax di media sosial. Jadi pemerintah wajib melindungi rakyat dari serangan berita hoax," demikian mantan Jubir Pemprov Aceh itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
"Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih serius mendidik literasi media digital kepada warga, terutama kalangan remaja dan pemuda, agar mereka tidak terjebak dalam penyebaran berita hoax, fake news dan sejenisnya," kata Wiratmadinata, di Banda Aceh, Rabu.
Wira mengatakan, rendahnya literasi media berdampak pada buruknya kehidupan sosial dan politik di Indonesia.
Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Abulyatama Aceh ini menjelaskan, saat ini berita hoax diproduksi oleh orang-orang atau kelompok tertentu dengan tujuan beragam, namun pada intinya menyampaikan kebohongan secara terus menerus.
Penyebaran berita hoax tersebut, kata Wira, sering menggunakan kanal media sosial (medsos) seperti facebook, instagram, twitter serta media online abal-abal dan sejenisnya, sehingga dapat tercuci otaknya, sampai akhirnya menganggap kebohongan sebagai kebenaran.
"Kebohongan yang diceritakan terus-menerus, viral dan dikemas dengan apik, lama-lama dianggap sebagai kebenaran. Itu lah bahayanya hoax," ujarnya.
Wira menuturkan, materi kebohongan dalam berita hoax biasanya bermotif politik, misalnya mendiskreditkan pemerintah, menuding negatif kelompok lain yang tak disukai, mendiskreditkan tokoh masyarakat tertentu, dan individu tertentu.
Kemudian, lanjut Wira, hoax juga bisa merusak ketahanan nasional, akibat generasi muda diprovokasi untuk membenci pemerintah, melecehkan negara sendiri, dan akhirnya anarkis serta menurunkan kebanggaan atas negara sendiri atau menurunnya nasionalisme.
Karena itu, Wira berharap pemerintah tidak lagi menganggap masalah literasi media digital ini sebagai persoalan kecil. Sebab berbagai masalah sosial, ekonomi dan politik yang sedang dihadapi akan semakin sulit untuk diselesaikan apabila berita palsu yang disinformatif menyebar secara masif di tengah masyarakat.
"Orang mudah diprovokasi, kohesi sosial jadi rentan dan konflik politik mudah terjadi, karena persepsi publik dikacaukan oleh berita hoax di media sosial. Jadi pemerintah wajib melindungi rakyat dari serangan berita hoax," demikian mantan Jubir Pemprov Aceh itu.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021