Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam Lumban Tobing menyebutkan hingga kini sudah 3.631 perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal yang telah diblokir sejak 2018.
“Jumlah itu terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan pertambahan aduan dari masyarakat,” ujar Tongam secara virtual dalam agenda media gathering OJK Kalbar, Kamis.
Tongam mengatakan saat ini jumlah pinjol ilegal ada 3.631 yang sudah kami blokir situs dan aplikasinya. Sementara itu jumlah aduan yang masuk mencapai 8.000 aduan, berasal dari korban langsung maupun masyarakat umum.
“Kami tidak mengetahui berapa jumlah pengguna pinjol ilegal karena tidak dapat dipantau langsung oleh lembaga. Begitu juga dengan perputaran dana di pinjol ilegal,” tambahnya.
Daftar pinjol legal sendiri bisa dilihat di laman resmi OJK. Per 6 Oktober 2021 lalu OJK melaporkan ada 106 pinjol legal di Indonesia, 98 telah berizin, dan 8 penyelenggara berstatus terdaftar.
Ia juga menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat yang memerlukan pinjol, namun kebutuhan ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pinjol ilegal masih marak karena sangat mudah membangun aplikasi.
“Bagi yang ingin meminjam melalui fintech, pinjamlah hanya pada pinjol yang legal di OJK, menghubungi kontak 157 dan melakukan pinjaman sesuai dengan kemampuan pembayaran,” tegasnya.
Maka dari itu Tongam berharap pinjaman dilakukan kegiatan produktif, bukan konsumtif, serta memahami resiko dari pinjol tersebut.
"Jika sudah terjebak melakukan pinjol ilegal maka harus melakukan beberapa hal, di antaranya menghapus aplikasi, melapor ke pihak kepolisian, dan jangan pernah mengakses lagi ke pinjol ilegal," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
“Jumlah itu terus bertambah dari waktu ke waktu sesuai dengan pertambahan aduan dari masyarakat,” ujar Tongam secara virtual dalam agenda media gathering OJK Kalbar, Kamis.
Tongam mengatakan saat ini jumlah pinjol ilegal ada 3.631 yang sudah kami blokir situs dan aplikasinya. Sementara itu jumlah aduan yang masuk mencapai 8.000 aduan, berasal dari korban langsung maupun masyarakat umum.
“Kami tidak mengetahui berapa jumlah pengguna pinjol ilegal karena tidak dapat dipantau langsung oleh lembaga. Begitu juga dengan perputaran dana di pinjol ilegal,” tambahnya.
Daftar pinjol legal sendiri bisa dilihat di laman resmi OJK. Per 6 Oktober 2021 lalu OJK melaporkan ada 106 pinjol legal di Indonesia, 98 telah berizin, dan 8 penyelenggara berstatus terdaftar.
Ia juga menjelaskan saat ini masih banyak masyarakat yang memerlukan pinjol, namun kebutuhan ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pinjol ilegal masih marak karena sangat mudah membangun aplikasi.
“Bagi yang ingin meminjam melalui fintech, pinjamlah hanya pada pinjol yang legal di OJK, menghubungi kontak 157 dan melakukan pinjaman sesuai dengan kemampuan pembayaran,” tegasnya.
Maka dari itu Tongam berharap pinjaman dilakukan kegiatan produktif, bukan konsumtif, serta memahami resiko dari pinjol tersebut.
"Jika sudah terjebak melakukan pinjol ilegal maka harus melakukan beberapa hal, di antaranya menghapus aplikasi, melapor ke pihak kepolisian, dan jangan pernah mengakses lagi ke pinjol ilegal," kata dia.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021