Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP dan WH Kota Sabang Irfani membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penyusunan standar operasional prosedur (SOP) Satpol PP dan WH seluruh Aceh di Aula BPKS Kota Sabang, Kamis.
Irfani mengatakan bimtek sangat penting dilakukan mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah, maka harus memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.
"Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran penting dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah, serta menjamin terlaksananya tugas penegakan qanun dan peraturan gubernur dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta pelindungan bagi masyarakat," kata Irfani.
Ia menjelaskan gubernur, bupati/walikota dapat membentuk Satpol PP dan unit polisi Wilayatul Hisbah (WH) untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Maka, kata dia, Satpol PP dan WH di daerah Tanah Rencong itu sebagai ujung tombak dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Tentu harus dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga dapat melaksanakan tugas secara optimal," katanya.
Apalagi pada masa pandemi COVID-19, maka Satpol PP dan WH memiliki peran yang sangat penting dan menjadi garda terdepan dalam mengajak, mengimbau dan mengawasi masyarakat untuk taat dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19.
Oleh karena itu, bimtek SOP tersebut diharapkan membentuk Satpol PP dan WH se Aceh yang mengedepankan sikap dan tindakan yang bersifat edukatif, persuasif dengan kearifan lokal.
“Hal ini penting untuk dicermati karena dalam melaksanakan tugas akan selalu berhadapan dengan tantangan dan rintangan yang penuh dengan risiko," katanya.
Dalam bimtek SOP tersebut, turut hadir Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, para kepala satuan, sekretaris dan pejabat yang membidangi kepegawaian/ketatalaksanaan Satpol PP dan WH kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021
Irfani mengatakan bimtek sangat penting dilakukan mengingat dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah, maka harus memiliki kompetensi sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional.
"Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah, mempunyai peran penting dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah, serta menjamin terlaksananya tugas penegakan qanun dan peraturan gubernur dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, serta pelindungan bagi masyarakat," kata Irfani.
Ia menjelaskan gubernur, bupati/walikota dapat membentuk Satpol PP dan unit polisi Wilayatul Hisbah (WH) untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Maka, kata dia, Satpol PP dan WH di daerah Tanah Rencong itu sebagai ujung tombak dalam melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Tentu harus dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, sehingga dapat melaksanakan tugas secara optimal," katanya.
Apalagi pada masa pandemi COVID-19, maka Satpol PP dan WH memiliki peran yang sangat penting dan menjadi garda terdepan dalam mengajak, mengimbau dan mengawasi masyarakat untuk taat dalam menjalankan protokol kesehatan COVID-19.
Oleh karena itu, bimtek SOP tersebut diharapkan membentuk Satpol PP dan WH se Aceh yang mengedepankan sikap dan tindakan yang bersifat edukatif, persuasif dengan kearifan lokal.
“Hal ini penting untuk dicermati karena dalam melaksanakan tugas akan selalu berhadapan dengan tantangan dan rintangan yang penuh dengan risiko," katanya.
Dalam bimtek SOP tersebut, turut hadir Direktur Pol PP dan Linmas Kemendagri, para kepala satuan, sekretaris dan pejabat yang membidangi kepegawaian/ketatalaksanaan Satpol PP dan WH kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2021