Ombudsman Perwakilan Aceh bersama anggota DPD RI M Fadhil Rahmi melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan (farmasi) apotek di RSUD Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh, dan menemukan empat loket tidak ada petugas yang melayani.
"Kita lihat bersama dari enam loket pelayanan yang ada di sini, empat loket ini kosong, tidak ada petugas yang bekerja melayani," kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin, di Banda Aceh, Kamis.
Taqwaddin mengatakan, sidak ini dilakukan karena adanya laporan masyarakat tentang lambannya pelayanan pengambilan obat di rumah sakit Pemerintah Aceh tersebut.
"Kita dapat beberapa laporan ada masyarakat yang mengantri dari pagi dan baru selesai sore hari, ini cukup lama," ujarnya.
Kata Taqwaddin, berdasarkan alasan yang diterima dari pihak rumah sakit, kurang pelayanan tersebut karena kurangnya tenaga yang bertugas di sana. Sehingga saat pagi hingga siang pekerja dibagi antara yang bertugas di loket dengan yang meracik obat.
Atas temuan tersebut, Taqwaddin menyarankan adanya penambahan petugas di instalasi farmasi itu, sehingga nantinya masyarakat tidak menunggu antrian dengan waktu yang cukup lama.
"Karena itu kami menyarankan penambahan sdm, perluasan gedung yang saat ini sangat sempit, adanya alur pelayanan, serta penambahan infrastruktur lainnya, ini supaya pelayanan untuk masyarakat efektif," kata Taqwaddin.
Masyarakat mengantri pengambilan obat di apotek RSUDZA Banda Aceh, dan empat loket diantaranya tidak ada petugas yang melayani, di Banda Aceh, Kamis (30/12/2021) (ANTARA/Rahmat Fajri)
Sementara itu, anggota DPD RI Fadhil Rahmi bahwa ia juga sering menerima keluhan masyarakat terkait lambannya pelayanan farmasi di RSUDZA Banda Aceh, padahal ini obat-obatan merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Fadhil menyarankan, RSUDZA harus membangun gedung baru yang lebih representatif dan bisa membuat nyaman masyarakat, sehingga tidak lagi menunggu dengan waktu yang lama.
"Harus ada gedung yang nyaman, pelayanan baik, dokter dan perawat yang baik itu akan membantu kesembuhan," kata Fadhil Rahmi.
Kemudian, lanjut Fadhil, rumah sakit juga harus membuat alur pelayanan pengambilan obat, sehingga masyarakat tidak bingung saat menunggu, karena sudah mengetahui prosesnya.
"Kita harap ke depan rumah sakit ini sudah semakin baik dan masyarakat semakin puas dengan pelayanannya. Ini amanah UU pelayanan publik," ujarnya.
Terkait temuan sidak Ombudsman dan Senator asal Aceh ini, Direktur RSUDZA dr Isra Firmansyah mengakui bahwa mereka masih kekurangan tenaga farmasi, bahkan tidak seimbang dengan jumlah pasien yang berobat.
Karena itu, kata Isra, tahun depan pihaknya menerima penambahan tenaga farmasi sebanyak 30 orang lagi, sehingga dipastikan nantinya pelayanan farmasi di RSUDZA Banda Aceh tidak akan lagi lama seperti hari ini.
"Resep masuk sekitar 700 per hari, dan petugas kita hanya 18 orang, karena itu kita butuh 15 orang lagi. Tapi alhamdulillah kita ada penambahan 30 orang lagi," kata dr Isra.
Selain itu, lanjut dr Isra, pihaknya juga sedang melakukan upaya perluasan gedung farmasi, dengan beberapa fasilitas tambahan lainnya, seperti ruang tunggu yang layak.
"Insyaallah kami berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan ini, sehingga masyarakat tidak lagi menunggu lama untuk pengambilan obat," demikian dr Isra.
Dalam sidak ini, tim Ombudsman bersama Senator Aceh itu tak hanya melihat pelayanan di ruang tunggu pengambilan obat, melainkan juga meninjau tempat peracikan obat hingga ruang administrasinya.
