Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Pemerintah Aceh untuk memaksimalkan pelabuhan ekspor yang ada di provinsi itu, terutama untuk mengangkut crude palm oil (CPO).
"Kita berharap Pemerintah Aceh sungguh-sungguh mengupayakan agar pelabuhan di Aceh dalam mengirim CPO keluar negeri atau ekspor," kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali, di Banda Aceh, Senin.
Fadhli mengatakan, harga beli tandan buah segar (TBS) sawit pada tingkat petani Aceh lebih murah dari daerah lainnya, dan hal itu disebabkan karena besarnya biaya angkut CPO ke pelabuhan ekspor dari pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh.
Kata Fadhli, dari sejak Indonesia belum merdeka, Aceh sudah memproduksi CPO. Namun, sampai hari ini masih juga bergantung dengan pelabuhan Belawan di Sumatera Utara untuk ekspor minyak sawitnya.
"Apa tidak malu pemerintah dan juga DPR Aceh membiarkan CPO dari Aceh tetap bergantung pada pelabuhan di luar Aceh untuk pengirimannya," ujarnya.
Karena itu, lanjut Fadhli, Apkasindo mendorong Pemerintah Aceh harus memaksimalkan terminal ekspor Aceh seperti pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe, dan salah satu pelabuhan di wilayah Barat Selatan Aceh.
"Di mana yang dinilai cocok dan strategis. Secara teknis pemerintah lebih paham di mana yang lebih layak. Pemerintah punya kekuasaan secara SDM maupun finansial untuk menggali yang lebih layak dan tepat," katanya.
Selain itu, Fadhli juga meminta Gubernur Aceh segera menandatangani peraturan gubernur (Pergub) tentang pembelian dan penetapan harga kelapa sawit Aceh, karena drafnya sudah difinalkan.
"Kita menunggu keseriusan dan kejelasan dari pemerintah daerah berkaitan dengan Pergub tersebut," ujarnya.
Menurut Fadhli, Pergub itu perlu ditandatangani secepatnya karena juga mengatur tentang penetapan harga TBS di Aceh dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan, hingga persoalan kemitraan yang dapat dilakukan oleh petani dengan PKS.
"Harapannya pada akhir Januari 2022 ini Pergub dimaksud dapat diteken oleh Gubernur, sehingga peluang untuk mendongkrak harga TBS yang diterima petani sawit di Aceh semakin baik," demikian Fadhli Ali.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Kita berharap Pemerintah Aceh sungguh-sungguh mengupayakan agar pelabuhan di Aceh dalam mengirim CPO keluar negeri atau ekspor," kata Sekretaris Apkasindo Aceh Fadhli Ali, di Banda Aceh, Senin.
Fadhli mengatakan, harga beli tandan buah segar (TBS) sawit pada tingkat petani Aceh lebih murah dari daerah lainnya, dan hal itu disebabkan karena besarnya biaya angkut CPO ke pelabuhan ekspor dari pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh.
Kata Fadhli, dari sejak Indonesia belum merdeka, Aceh sudah memproduksi CPO. Namun, sampai hari ini masih juga bergantung dengan pelabuhan Belawan di Sumatera Utara untuk ekspor minyak sawitnya.
"Apa tidak malu pemerintah dan juga DPR Aceh membiarkan CPO dari Aceh tetap bergantung pada pelabuhan di luar Aceh untuk pengirimannya," ujarnya.
Karena itu, lanjut Fadhli, Apkasindo mendorong Pemerintah Aceh harus memaksimalkan terminal ekspor Aceh seperti pelabuhan Krueng Geukuh Lhokseumawe, dan salah satu pelabuhan di wilayah Barat Selatan Aceh.
"Di mana yang dinilai cocok dan strategis. Secara teknis pemerintah lebih paham di mana yang lebih layak. Pemerintah punya kekuasaan secara SDM maupun finansial untuk menggali yang lebih layak dan tepat," katanya.
Selain itu, Fadhli juga meminta Gubernur Aceh segera menandatangani peraturan gubernur (Pergub) tentang pembelian dan penetapan harga kelapa sawit Aceh, karena drafnya sudah difinalkan.
"Kita menunggu keseriusan dan kejelasan dari pemerintah daerah berkaitan dengan Pergub tersebut," ujarnya.
Menurut Fadhli, Pergub itu perlu ditandatangani secepatnya karena juga mengatur tentang penetapan harga TBS di Aceh dilakukan lebih dari satu kali dalam sebulan, hingga persoalan kemitraan yang dapat dilakukan oleh petani dengan PKS.
"Harapannya pada akhir Januari 2022 ini Pergub dimaksud dapat diteken oleh Gubernur, sehingga peluang untuk mendongkrak harga TBS yang diterima petani sawit di Aceh semakin baik," demikian Fadhli Ali.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022