Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melarang seluruh kegiatan pengajian tentang ajaran Wahabi Salafi (Salifus Salih) yang selama ini di pusatkan di Mushala Jabir Al-Ka’biy Meulaboh di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Surat Bupati Aceh Barat Nomor: 300/75/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang ditandatangani Bupati Aceh Barat H Ramli MS, dan ditembuskan kepada berbagai pihak termasuk Forkopimda.
“Aktivitas ini kita larang karena adanya keresahan dari kalangan ulama termasuk rekomendasi dari ulama dari wilayah pantai barat selatan Aceh,” kata Bupati Aceh Barat H Ramli MS di Meulaboh, Senin.
Ia menjelaskan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga melarang penyebaran ajaran Wahabi Salafi (Salifus Salih) di seluruh Kabupaten Aceh Barat.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga melarang kelompok jamaah tersebut melakukan ibadah shalat Jumat di Mushalla Jabir Al-Ka’biy Meulaboh, sesuai keputusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Aceh Barat.
Tangkapan layar surat dari Pemkab Aceh Barat yang melarang aktivitas pengajian dan ibadah shalat Jumat di Mushala Jabir Al-Ka'biy Meulaboh yang beredar luas ke publik melalui sosial media, Senin (31/1/2022). (ANTARA/Teuku Dedi Iskandar)
Di dalam suratnya, bupati mengatakan larangan ibadah shalat Jumat di mushalla berlokasi di ruas Jalan Sentosa, Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat tersebut karena mushala tersebut tidak terdaftar sebagai Masjid di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, di aplikasi Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama Republik Indonesia.
Ia juga menjelaskan, pelarangan ajaran tersebut di Aceh Barat, selain mendapatkan penolakan dari kalangan ulama dari Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Kota Subulussalam, dan Aceh Singkil, juga mendapatkan penolakan dari masyarakat Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat sesuai surat tanggal 5 Maret 2021.
Bupati Aceh Barat H Ramli MS meminta kepada pengurus Mushala Jabir Al-Ka’biy Meulaboh agar segera menghentikan aktivitasnya sejak surat tersebut ditandatangani.
Sebagai gantinya, ia memerintahkan Pemerintah Gampong (Desa) Drien Rampak Meulaboh, agar segera membentuk kepengurusan yang baru di mushalla setempat sekaligus sebagai pengelola mushala dimaksud, katanya.
