Badan Kesbangpol Aceh menyatakan bahwa masyarakat harus menjadi salah satu aktor utama untuk meraih kesuksesan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia atau Pemilu serentak 2024 mendatang.
"Masyarakat selaku pemilih harus menjadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang," kata Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Aceh Arsyi M Yusuf, di Banda Aceh, Sabtu.
Hal itu disampaikan Arsyi dalam diskusi meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Aceh pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia, di Banda Aceh.
Peran masyarakat, kata Arsyi, juga dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya suasana Pilkada yang kondusif, aman, damai, tertib dan lancar.
Mendukung kesuksesan Pemilu, lanjut dia, masyarakat juga harus menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atas kesadaran terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah.
Arsyi menambahkan, selain masyarakat, kesuksesan Pemilu serentak dua tahun lagi ini juga ditentukan aktor penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP.
Kemudian, peserta pemilihan yakni partai politik, calon legislatif dan pasangan calon kepala daerah. Di mana semuanya harus taat terhadap prosedur serta mekanisme pemilihan yang telah ditentukan.
Terakhir adalah peran pemerintah, Arsyi menuturkan bahwa pemerintah selalu memberikan dukungan pelaksanaan, menjamin ketersediaan anggaran, dan memberikan fasilitas baik itu terhadap penyelenggara, peserta, dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
"Masyarakat, penyelenggara pemilihan, partai politik, bakal calon peserta, dan pemerintah lah aktor penentu kesuksesan Pemilu, maka semuanya harus saling berjalan bersama," kata Arsyi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Aceh Khairani Arifin menyampaikan bahwa secara khusus dalam pesta demokrasi sangat diperlukan keterlibatan perempuan.
Karena, dari perempuan terdapat keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial, kemudian bisa menentukan kebijakan yang ramah gender (perempuan dan laki-laki) anak dan kelompok marjinal
"Perempuan juga dapat menjadi aktor politik tanpa kekerasan, karena itu keterlibatan perempuan sangat penting," kata Khairani.
Khairani menyebutkan, sejauh ini partisipatif perempuan dalam politik Aceh masih 11 persen, sedangkan di daerah kabupaten/kota se Aceh hanya dua persen. Dan itu belum termasuk keterlibatan perempuan di legislatif, eksekutif dan kepemimpinan perempuan.
Jika melihat dari data tersebut, maka wajar selama ini suara perempuan kurang terwakili di parlemen, sehingga hak-hak perempuan juga kerap terabaikan.
"Padahal kita punya sejarah panjang dalam mempertahankan tanah air di tengah penjajahan, karena itu kita berharap partisipatif perempuan dapat terus ditingkatkan," demikian Khairani.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Masyarakat selaku pemilih harus menjadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang," kata Kabid Poldagri Badan Kesbangpol Aceh Arsyi M Yusuf, di Banda Aceh, Sabtu.
Hal itu disampaikan Arsyi dalam diskusi meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Aceh pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia, di Banda Aceh.
Peran masyarakat, kata Arsyi, juga dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya suasana Pilkada yang kondusif, aman, damai, tertib dan lancar.
Mendukung kesuksesan Pemilu, lanjut dia, masyarakat juga harus menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) atas kesadaran terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah.
Arsyi menambahkan, selain masyarakat, kesuksesan Pemilu serentak dua tahun lagi ini juga ditentukan aktor penyelenggara dalam hal ini KPU, Bawaslu dan DKPP.
Kemudian, peserta pemilihan yakni partai politik, calon legislatif dan pasangan calon kepala daerah. Di mana semuanya harus taat terhadap prosedur serta mekanisme pemilihan yang telah ditentukan.
Terakhir adalah peran pemerintah, Arsyi menuturkan bahwa pemerintah selalu memberikan dukungan pelaksanaan, menjamin ketersediaan anggaran, dan memberikan fasilitas baik itu terhadap penyelenggara, peserta, dan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
"Masyarakat, penyelenggara pemilihan, partai politik, bakal calon peserta, dan pemerintah lah aktor penentu kesuksesan Pemilu, maka semuanya harus saling berjalan bersama," kata Arsyi.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Aceh Khairani Arifin menyampaikan bahwa secara khusus dalam pesta demokrasi sangat diperlukan keterlibatan perempuan.
Karena, dari perempuan terdapat keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial, kemudian bisa menentukan kebijakan yang ramah gender (perempuan dan laki-laki) anak dan kelompok marjinal
"Perempuan juga dapat menjadi aktor politik tanpa kekerasan, karena itu keterlibatan perempuan sangat penting," kata Khairani.
Khairani menyebutkan, sejauh ini partisipatif perempuan dalam politik Aceh masih 11 persen, sedangkan di daerah kabupaten/kota se Aceh hanya dua persen. Dan itu belum termasuk keterlibatan perempuan di legislatif, eksekutif dan kepemimpinan perempuan.
Jika melihat dari data tersebut, maka wajar selama ini suara perempuan kurang terwakili di parlemen, sehingga hak-hak perempuan juga kerap terabaikan.
"Padahal kita punya sejarah panjang dalam mempertahankan tanah air di tengah penjajahan, karena itu kita berharap partisipatif perempuan dapat terus ditingkatkan," demikian Khairani.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022