Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki meminta agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mendampingi bidang ketahanan pangan, mulai dari proses perencanaan program hingga realisasi akhir, agar sistem pengawasan pertanian berjalan dengan baik.

"Pertanian salah satu sektor unggulan Aceh, jadi kita harus menyusun bagaimana tata ruang (pertanian dan perkebunan). Namun itu dikelola dengan benar dari hulu hingga ke hilir, agar pertanian kita maju dan mandiri," kata Achmad Marzuki di Banda Aceh, Senin.

Hal itu disampaikan Achmad Marzuki saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Aceh, dengan mengusung tema Sinergi APIP dan APH Membangun Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern.
 
Ia mengatakan kemajuan dan kemandirian pangan tidak akan terwujud apabila pengawalan dari APIP dan APH tidak dijalankan dengan baik, karena akan berimbas pada pengalokasian atau penggunaan anggaran tidak tepat waktu dan sasaran.

Achmad Marzuki meminta kerjasama antara APIP dan APH di bidang pertanian harus ditingkatkan, serta diperkuat juga dengan peran Satgas Pangan dalam mendorong adanya kestabilan pangan di tingkat pasar.

Karena itu, semua elemen harus saling bersinergi guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan di Tanah Rencong. "Apalagi saat ini permasalahan kita alami saat ini adalah tingkat angka inflasi pangan di Aceh cukup tinggi di Indonesia,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) juga akan berdampak pada kenaikan harga angkut pangan. Sebab itu, APIP dan APH diminta untuk dapat merumuskan sistem kerja yang efektif dan optimal, agar kita dapat mengatasi semua permasalahan pangan di Aceh/

"Tidak hanya tangguh di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, tapi bisa menjadi salah satu lumbung pangan di tingkat nasional," katanya.

Sementara itu, Irjen Kementerian Pertanian Jan Samuel Maringka mengatakan Rakor dilaksanakan untuk menyelaraskan komitmen bersama dalam mengawasi pertanian sebagai kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, dalam menghadapi terjadinya krisis pangan global.

"Pemerintah pusat, daerah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam menghadapi krisis pangan. Dalam Rakor ini kita libatkan aparat TNI/Polri dan Kejaksaan sehingga antara APIP dan APH ada satu komitmen agar sama-sama menjaga agar program ini dapat berjalan tepat waktu, mutu dan sasaran," katanya.

Ia berharap, program pengawasan pangan tidak hanya menjadi program semata, tetapi juga harus bisa diimplementasikan agar ketahanan pangan bisa terwujud di Aceh.

Pewarta: Khalis Surry

Editor : M Ifdhal


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022