DPD Gerindra Aceh melakukan konsultasi atau pengaduan ke Polda Aceh terkait penyebaran spanduk Ketua Umum Prabowo Subianto tanpa izin di tanah rencong, dan itu dinilai penuh dengan muatan politik.
"Kami datang ke Polda Aceh yang hari ini di terima oleh Dir Intelkam dan Wadir Ditreskrimum, ini sifatnya baru tahap pengaduan, proses laporannya nanti kami siapkan," kata Sekretaris Gerindra Aceh Safaruddin, di Banda Aceh.
Safaruddin mengatakan, pengaduan tersebut sebagai langkah awal untuk menampung keresahan kader Gerindra di Aceh. Kemudian pihaknya juga meminta kepolisian untuk dapat membantu menertibkannya baik itu dalam bentuk spanduk, baliho, stiker dan lainnya.
Adapun spanduk yang beredar tersebut yakni berisikan foto Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo, dan didalamnya bertuliskan kutipan Prabowo yaitu 'Saya mengakui kepemimpinan dan kenegaraan pak Jokowi."
Tim Gerindra Aceh memperlihatkan bentuk spanduk Prabowo Subianto yang beredar di Aceh, di Banda Aceh, Rabu (21/9/2022). (ANTARA/Rahmat Fajri)
Safaruddin menyampaikan, dalam beberapa hari ini pihaknya menemukan selebaran spanduk dan stiker yang bukan berasal dari skenario partai Gerindra.
"Sehingga kami tidak tahu ini oknum dari mana sehingga membuat keresahan. Jadi kader-kader bertanya ini bersumber dari mana dan apa agenda," ujarnya.
Safaruddin menegaskan, jika spanduk-spanduk tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia tidak masalah, dan dapat dimaknai dengan kemungkinan ada simpatisan Prabowo dan Jokowi memasang itu.
Dirinya mengakui memang apa yang disampaikan serta foto pada spanduk beredar tersebut tidak ada yang salah.
Tetapi, penyebarannya dipilih di daerah yang sebelumnya (Pilpres 2019) menjadi basis Prabowo Subianto seperti Aceh, Sumatera Barat, Madura dan Jawa Timur.
"Tapi ini ada di pilih-pilih. Nah ini ada upaya penjegalan untuk mencoba dan menggiring propaganda terhadap Pemilu yang masih 2024. Ini bagi kami sebagai kader sangat meresahkan," kata Wakil Ketua DPR Aceh itu.
Safaruddin menjelaskan, proses pengaduan awal ini dilakukan untuk mengetahui motifnya. Serta sebagai upaya mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut.
Namun, kata Safaruddin, pihaknya mensinyalir bahwa semua ini punya muatan-muatan politis dan sangat merugikan partai Gerindra untuk Pemilu 2024 yang akan datang.
Jika nanti diketahui bahwa memang motifnya politik, lanjut Safaruddin, dirinya mengimbau semua pihak untuk berdemokrasi dengan etika dan menjaga kewibawaan demokrasi serta ketertiban hukum.
"Makanya kita mau tahu 'motif,' ini kan tidak ada aba-aba dari siapapun. Pasti ada aktor-aktor intelektual yang mengganggu demokrasi yang sekarang ingin kita bangun supaya bisa lebih baik dan menghasilkan pemimpin baik pada 2024 nanti," demikian Safaruddin.
