Kepala Unicef Perwakilan Aceh, Andi Yoga Tama, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang berkomitmen dan mendukung terselenggaranya tata kelola pemenuhan partisipasi hak-hak anak di Kabupaten Aceh Barat.
"komitmen pemenuhan hak anak ini tdibuktikan dengan suksesnya pengembangan layanan yang terintegrasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)," kata Andi Yoga di Meulaboh, Senin.
Ia mengatakan, PKSAI Aceh Barat telah di bentuk sejak tahun 2019 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak secara komprehensif dan integratif.
Hal ini melalui pelibatan penyedia layanan lintas sektor, baik dari Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Kemudian, di tahun 2021, kata Andi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
UPTD PPA tersebut dibentuk, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui penyelenggaraan layanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, kata Andi.
Senada dengan itu, Pelaksana Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, Muliyani di Meulaboh mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan anak.
"Pemerintah daerah memberi wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus terhadap anak dalam proses pembangunan," kata Muliyani.
Selain forum anak tingkat Kabupaten, Kabupaten Aceh Barat sendiri telah membentuk forum anak di 51 desa di 12 kecamatan di Aceh Barat.
Sehingga pada tahun 2021 lalu, Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih predikat sebagai salah satu kabupaten layak anak.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"komitmen pemenuhan hak anak ini tdibuktikan dengan suksesnya pengembangan layanan yang terintegrasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI)," kata Andi Yoga di Meulaboh, Senin.
Ia mengatakan, PKSAI Aceh Barat telah di bentuk sejak tahun 2019 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak secara komprehensif dan integratif.
Hal ini melalui pelibatan penyedia layanan lintas sektor, baik dari Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Kemudian, di tahun 2021, kata Andi, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).
UPTD PPA tersebut dibentuk, bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui penyelenggaraan layanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, kata Andi.
Senada dengan itu, Pelaksana Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat, Muliyani di Meulaboh mengatakan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan anak.
"Pemerintah daerah memberi wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak tentang pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus terhadap anak dalam proses pembangunan," kata Muliyani.
Selain forum anak tingkat Kabupaten, Kabupaten Aceh Barat sendiri telah membentuk forum anak di 51 desa di 12 kecamatan di Aceh Barat.
Sehingga pada tahun 2021 lalu, Kabupaten Aceh Barat berhasil meraih predikat sebagai salah satu kabupaten layak anak.
Editor : Azhari
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022