Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak berbagai pondok pesantren untuk berkontribusi dalam upaya bersama menggerakkan ekonomi umat.
"Satu fungsi yang dilaksanakan, pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian umat, supaya tidak menjadi beban tapi memberikan kontribusi supaya umat menjalankan perintah Allah, 'Dia yang menjadikan kamu dari Bumi untuk memakmurkan Bumi'. Untuk bisa makmur, harus ada 'asbabul imarah', kegiatan ekonomi," katanya di Lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Pembukaan Muktamar XV Pondok Pesantren As'adiyah tahun 2022 dengan tema "Transformasi Nilai-Nilai Wasathiyah As'adiyah Menuju Indonesia Tangguh dan Bermartabat".
"Benar kata Pak Gubernur, harus ada 'sharing' teknologi. Saya minta Pak Gubernur di Sulawesi Selatan, seluruh pesantren ini digerakkan supaya menjadi (pusat, red.) pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita sudah mendorong minimal yaitu dengan istilah OPOP, 'one pesantren, one product'," ungkapnya.
Wapres juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam tujuan syariat Islam sebab hal tersebut merupakan bagian dari menjaga negara.
"Kenapa tanah air harus dijaga? Karena tanah air itu menjaga semuanya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, orang yang meninggal, membela harganya sahid, bagaimana yang membela negaranya dapat menjaga seluruh harta kekayaan Indonesia ini semua untuk rakyat, ini adalah bagian dari 'hifdzul wathan' (perlindungan terhadap tanah air)," katanya.
Pondok pesantren, menurut Wapres, juga memiliki peran sentral untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda Muslim Indonesia agar mengenal agama secara utuh.
Ia mengajak pondok pesantren dapat mengajarkan ajaran Islam wasathiyah (jalan tengah) secara sejuk dan ilmiah melalui sistem pendidikan dan dakwah.
"Itulah pentingnya pesantren dalam rangka (melahirkan, red.) al mutafaqqihinna fiddin (ahli-ahli ilmu agama Islam) dan insyaallah yang dilahirkan oleh As'adiyah yaitu yang berpikir wasathy, moderat. Artinya moderat, tidak berpikir tekstual, dan juga tidak berpikir liberal," katanya.
Wapres menyampaikan bahwa pola pikir wasathy yang kontekstual adalah cara berpikir yang memiliki metode pemecahan masalah sesuai dengan zamannya.
"Tidak statis, tidak kaku, tidak rigid, tapi juga tidak liberal. Artinya liberal dia memberikan pendapat-pendapat tanpa metode, tanpa batas dan tidak ada patokannya," ujarnya.
Dengan begitu para lulusan pondok pesantren dapat merespons dan memberikan jawaban-jawaban bukan hanya sebagai solusi keagamaan tapi juga kenegaraan.
"Menyelesaikan masalah wathaniyah itu penting karena masalah kenegaraan ini diselesaikan melalui solusi keagamaan," kata Wapres.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi S. Sulaiman melaporkan program-program pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan UMKM hingga penambahan pemberian sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Ia berharap, mendapat dukungan pemerintah pusat supaya pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan.
"Kami tentu memohon arahan kepada Bapak Wakil Presiden dan juga tentu petunjuk sekiranya ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti," kata dia.
Hadir dalam acara ini, di antaranya Bupati Wajo Amran Machmud, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As’Adiyah Muhammad Sagena, dan para peserta Muktamar XV Pondok Pesantren As’adiyah Tahun 2022.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022
"Satu fungsi yang dilaksanakan, pesantren menjadi pusat pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian umat, supaya tidak menjadi beban tapi memberikan kontribusi supaya umat menjalankan perintah Allah, 'Dia yang menjadikan kamu dari Bumi untuk memakmurkan Bumi'. Untuk bisa makmur, harus ada 'asbabul imarah', kegiatan ekonomi," katanya di Lapangan Merdeka Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Sabtu.
Ia menyampaikan hal tersebut saat meresmikan Pembukaan Muktamar XV Pondok Pesantren As'adiyah tahun 2022 dengan tema "Transformasi Nilai-Nilai Wasathiyah As'adiyah Menuju Indonesia Tangguh dan Bermartabat".
"Benar kata Pak Gubernur, harus ada 'sharing' teknologi. Saya minta Pak Gubernur di Sulawesi Selatan, seluruh pesantren ini digerakkan supaya menjadi (pusat, red.) pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita sudah mendorong minimal yaitu dengan istilah OPOP, 'one pesantren, one product'," ungkapnya.
Wapres juga menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat termasuk ke dalam tujuan syariat Islam sebab hal tersebut merupakan bagian dari menjaga negara.
"Kenapa tanah air harus dijaga? Karena tanah air itu menjaga semuanya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, orang yang meninggal, membela harganya sahid, bagaimana yang membela negaranya dapat menjaga seluruh harta kekayaan Indonesia ini semua untuk rakyat, ini adalah bagian dari 'hifdzul wathan' (perlindungan terhadap tanah air)," katanya.
Pondok pesantren, menurut Wapres, juga memiliki peran sentral untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda Muslim Indonesia agar mengenal agama secara utuh.
Ia mengajak pondok pesantren dapat mengajarkan ajaran Islam wasathiyah (jalan tengah) secara sejuk dan ilmiah melalui sistem pendidikan dan dakwah.
"Itulah pentingnya pesantren dalam rangka (melahirkan, red.) al mutafaqqihinna fiddin (ahli-ahli ilmu agama Islam) dan insyaallah yang dilahirkan oleh As'adiyah yaitu yang berpikir wasathy, moderat. Artinya moderat, tidak berpikir tekstual, dan juga tidak berpikir liberal," katanya.
Wapres menyampaikan bahwa pola pikir wasathy yang kontekstual adalah cara berpikir yang memiliki metode pemecahan masalah sesuai dengan zamannya.
"Tidak statis, tidak kaku, tidak rigid, tapi juga tidak liberal. Artinya liberal dia memberikan pendapat-pendapat tanpa metode, tanpa batas dan tidak ada patokannya," ujarnya.
Dengan begitu para lulusan pondok pesantren dapat merespons dan memberikan jawaban-jawaban bukan hanya sebagai solusi keagamaan tapi juga kenegaraan.
"Menyelesaikan masalah wathaniyah itu penting karena masalah kenegaraan ini diselesaikan melalui solusi keagamaan," kata Wapres.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi S. Sulaiman melaporkan program-program pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan UMKM hingga penambahan pemberian sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Ia berharap, mendapat dukungan pemerintah pusat supaya pemberdayaan masyarakat di Sulawesi Selatan dapat lebih ditingkatkan.
"Kami tentu memohon arahan kepada Bapak Wakil Presiden dan juga tentu petunjuk sekiranya ada hal-hal yang harus ditindaklanjuti," kata dia.
Hadir dalam acara ini, di antaranya Bupati Wajo Amran Machmud, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As’Adiyah Muhammad Sagena, dan para peserta Muktamar XV Pondok Pesantren As’adiyah Tahun 2022.
Editor : M Ifdhal
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2022