Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Ronny Widijarto Purubaskoro mengatakan perlu adanya intervensi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengendalikan laju inflasi.
“Intervensi ini harus dilakukan khususnya menjelang memasuki bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah,” kata Ronny Widijarto Purubaskoro dalam keterangannya diterima di Meulaboh, Jumat.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat.
Menurutnya, ada pun langkah konkrit yang harus dilakukan Pemkab Aceh Barat dalam melakukan pengendalian inflasi, di antaranya dengan menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
Kemudian, menjaga kelancaran distribusi, menjaga kestabilan harga, serta melakukan komunikasi efektif dari semua pemangku kepentingan termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Menurutnya, persoalan inflasi adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia bahkan dunia.
Untuk itu, dibutuhkan tindakan konkrit dan kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk menekan laju inflasi dan menumbuhkan ekonomi daerah.
"Angka inflasi tidak bisa terlalu tinggi atau rendah, namun perlu dijaga di angka tiga atau empat persen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” kata Ronny.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat bersama pemangku kebijakan lainnya dalam mengendalikan inflasi daerah, seperti yang selama ini telah dilakukan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban mengatakan pemerintah daerah dalam hal ini TPID dan pemangku kebijakan lainnya, terus melakukan berbagai kebijakan dan langkah nyata, dengan tetap mengacu pada upaya konkrit pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah.
Di antaranya operasi pasar selama 21 hari sejak tanggal 7 November 2022 yang bekerja sama dengan Perum Bulog, sidak pasar dan distributor, melaksanakan panen raya, gerakan menanam cabai dan sayuran melalui kelompok wanita tani.
Serta pelaksanaan ketersediaan pangan dan stabilitas harga guna menjaga stabilitas harga beras medium dan pemantauan harga dan stok pangan setiap harinya.
"Pemkab Aceh Barat juga telah menjalin kesepakatan bersama terkait perdagangan komoditi pertanian, pangan dan perikanan dengan Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Daya," kata Marhaban.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
“Intervensi ini harus dilakukan khususnya menjelang memasuki bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah,” kata Ronny Widijarto Purubaskoro dalam keterangannya diterima di Meulaboh, Jumat.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri kegiatan rapat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat.
Menurutnya, ada pun langkah konkrit yang harus dilakukan Pemkab Aceh Barat dalam melakukan pengendalian inflasi, di antaranya dengan menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
Kemudian, menjaga kelancaran distribusi, menjaga kestabilan harga, serta melakukan komunikasi efektif dari semua pemangku kepentingan termasuk tokoh masyarakat dan pemuka agama.
Menurutnya, persoalan inflasi adalah masalah yang dihadapi oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia bahkan dunia.
Untuk itu, dibutuhkan tindakan konkrit dan kolektif dari semua pemangku kepentingan untuk menekan laju inflasi dan menumbuhkan ekonomi daerah.
"Angka inflasi tidak bisa terlalu tinggi atau rendah, namun perlu dijaga di angka tiga atau empat persen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi,” kata Ronny.
Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi langkah konkrit yang telah dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat bersama pemangku kebijakan lainnya dalam mengendalikan inflasi daerah, seperti yang selama ini telah dilakukan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban mengatakan pemerintah daerah dalam hal ini TPID dan pemangku kebijakan lainnya, terus melakukan berbagai kebijakan dan langkah nyata, dengan tetap mengacu pada upaya konkrit pemerintah daerah dalam penanganan inflasi daerah.
Di antaranya operasi pasar selama 21 hari sejak tanggal 7 November 2022 yang bekerja sama dengan Perum Bulog, sidak pasar dan distributor, melaksanakan panen raya, gerakan menanam cabai dan sayuran melalui kelompok wanita tani.
Serta pelaksanaan ketersediaan pangan dan stabilitas harga guna menjaga stabilitas harga beras medium dan pemantauan harga dan stok pangan setiap harinya.
"Pemkab Aceh Barat juga telah menjalin kesepakatan bersama terkait perdagangan komoditi pertanian, pangan dan perikanan dengan Kabupaten Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Barat Daya," kata Marhaban.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023