Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunggu laporan Ketua Umum PSSI Erick Thohir perihal potensi sanksi yang bisa dijatuhkan oleh FIFA menyusul pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.
"Ya (sanksi) itu nanti setelah saya ketemu Pak Erick seperti apa," kata Jokowi kepada awak media selepas peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Diketahui Presiden Jokowi sebelumnya mengutus Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan surat secara langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3) kemarin, berkenaan dengan keberlangsungan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Namun, selepas pertemuan itu, FIFA mengumumkan pencoretan Indonesia dengan menyebut situasi terkini sebagai alasan tanpa menjelaskan secara rinci.
Melalui pengumuman resminya, FIFA juga menyebut akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Indonesia dalam waktu dekat.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya sudah meminta Ketua Umum PSSI untuk segera melapor hasil pertemuannya dengan Presiden FIFA sekaligus membicarakan potensi sanksi yang mungkin dihadapi Indonesia.
"Ya belum tahu (sanksinya), tadi malam atau tadi pagi (Ketua Umum PSSI) sudah datang atau belum, katanya kalau sudah datang langsung melaporkan ke saya," ujarnya.
Pengumuman pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 muncul setelah beberapa pekan terakhir ramai pro-kontra keikutsertaan Tim Nasional Israel U-20 dalam ajang tersebut, termasuk penolakan yang disuarakan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pencoretan itu praktis berarti Indonesia mengingkari komitmen sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang diperoleh sejak 2019 dan menyisakan potensi sanksi.
Sanksi yang sudah jelas terasa adalah batalnya Timnas U-20 ambil bagian dalam ajang tersebut, karena hanya memiliki tiket putaran final sebagai tuan rumah setelah gagal lolos dari jalur kualifikasi selepas tak mampu menembus empat besar Piala Asia U-20 2023.
Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali pada Kamis (30/3) kemarin menilai situasi kali ini berbeda dan terdapat potensi hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika FIFA menjatuhkan sanksi pada 2015 karena pemerintah dinilai mengintervensi PSSI kala itu.
Beberapa potensi sanksi tersebut adalah tidak bisa menggelar pertandingan yang diakui oleh FIFA, bahkan tiket putaran final Piala Asia 2023 yang sudah berada di tangan anak-anak asuh Shin Tae-yong bukan tak mungkin akan kadaluarsa begitu saja.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023
"Ya (sanksi) itu nanti setelah saya ketemu Pak Erick seperti apa," kata Jokowi kepada awak media selepas peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor, Jawa Barat, Jumat.
Diketahui Presiden Jokowi sebelumnya mengutus Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan surat secara langsung kepada Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3) kemarin, berkenaan dengan keberlangsungan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
Namun, selepas pertemuan itu, FIFA mengumumkan pencoretan Indonesia dengan menyebut situasi terkini sebagai alasan tanpa menjelaskan secara rinci.
Melalui pengumuman resminya, FIFA juga menyebut akan ada sanksi yang bisa dijatuhkan kepada Indonesia dalam waktu dekat.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya sudah meminta Ketua Umum PSSI untuk segera melapor hasil pertemuannya dengan Presiden FIFA sekaligus membicarakan potensi sanksi yang mungkin dihadapi Indonesia.
"Ya belum tahu (sanksinya), tadi malam atau tadi pagi (Ketua Umum PSSI) sudah datang atau belum, katanya kalau sudah datang langsung melaporkan ke saya," ujarnya.
Pengumuman pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 muncul setelah beberapa pekan terakhir ramai pro-kontra keikutsertaan Tim Nasional Israel U-20 dalam ajang tersebut, termasuk penolakan yang disuarakan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Pencoretan itu praktis berarti Indonesia mengingkari komitmen sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 yang diperoleh sejak 2019 dan menyisakan potensi sanksi.
Sanksi yang sudah jelas terasa adalah batalnya Timnas U-20 ambil bagian dalam ajang tersebut, karena hanya memiliki tiket putaran final sebagai tuan rumah setelah gagal lolos dari jalur kualifikasi selepas tak mampu menembus empat besar Piala Asia U-20 2023.
Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali pada Kamis (30/3) kemarin menilai situasi kali ini berbeda dan terdapat potensi hukuman yang lebih berat dibandingkan ketika FIFA menjatuhkan sanksi pada 2015 karena pemerintah dinilai mengintervensi PSSI kala itu.
Beberapa potensi sanksi tersebut adalah tidak bisa menggelar pertandingan yang diakui oleh FIFA, bahkan tiket putaran final Piala Asia 2023 yang sudah berada di tangan anak-anak asuh Shin Tae-yong bukan tak mungkin akan kadaluarsa begitu saja.
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2023