Industri pariwisata jadi prioritas pemerintah Aceh

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan kegiatan pembangunan dan pengembangan industri pariwisata menjadi salah satu program prioritas untuk Rencana Kerja Aceh (RKA) tahun 2018.

"Menangani isu strategis serta optimalisasi capaian target pembangunan Aceh, telah ditetapkan 10 program prioritas yang akan dijabarkan pada SKPA 2018, salah satunya pengembangan industri pariwisata Aceh," kata Kepala Bappeda Aceh Azhari di Meulaboh, Rabu.

Hal itu disampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Aceh Dr Ema Alemina, disela-sela menghadiri pembukaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Barat 2018.

Karena itu diharapkan kepada 23 kabupaten/kota di Aceh untuk menyesuaikan program kerja masing-masing prioritas program tingkat satu dengan mempedomani ketentuan seperti tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 9 Tahun 2017.

Dr Ema menyampaikan, adapun tema yang telah disusun pada RKA 2017 adalah memantapkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan.

"Arah kebijakan tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya kesinambungan pembangunan pusat dan daerah. Pemerintah kabupaten/kota sangat membantu terwujudnya capaian itu," sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan, semua pelaku pembangunan hendaknya menyusun program dan kegiatan dapat mempertimbangkan sesuai karakteristik dan potensi masing-masing kabupaten/kota sehingga berdampak signifikan langsung dirasakan manfaatnya.

Dr Ema menjelaskan, penting untuk ralisasi sebagai kewenangan kabupaten/kota di Aceh untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang terbangkalai agar dapat dirasakan manafatnya sesuai sasaran kegiatan.

Pemprov Aceh menaruh harapan, program pembangunan yang akan dibiayai  dengan dana Otonomi Khsusu (Otsus) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Aceh, agar benar-benar memperhatikan aset pemerataan, keadilan, mempunyai daya uji dan berkelanjutan.

"Kami di provinsi juga akan segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan terbangkai untuk segera tuntas, sehingga tidak ada lagi infrastruktur pembangunan yang tidak fungsional, tujuan kita adalah untuk menyelamatkan uang Aceh," imbuhnya.

Adapun 10 program prioritas Provinsi Aceh tahun 2018 yakni menekan angka kemiskinan dan penggangguran, mengoptimalkan ketahanan pangan, menekan ketimpangan pembangunan antar wilayah, mengoptimalkan pembangunan industri pariwisata.

Meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, perbaikan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penangganan kebencanaan, mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam, reformasi birokrasi, dan keberlanjutan perdamaian.