HPP cabai agar berpihak ke petani

Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mengharapkan wacana penerbitan harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap komoditas cabai, lebih memihak kepada masyarakat petani sebagai produsen.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat Ir Safrizal di Meulaboh, Kamis mengatakan, keberpihakan harga kepada petani lebih penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat produsen yang berada di desa pedalaman.

"Apapun rencana pemerintahpusat kita di daerah menyambut baik, pada prinsipnya semua kita mengharapkan penerbitan HPP oleh pemerintah pusat harus lebih memihak kepada petani untuk lebih menggairahkan mereka," sebutnya.

Pernyataan itu mengomentari terkait upaya Dirjen Hortikultura Kementrian Pertanian RI Spudnik Sujono yang telah menggagas untuk diterbitkannya HPP cabai kepada Kementrian Perdagangan sebagai upaya mengatasi anomali harga cabai di Indonesia.

Safrizal menyampaikan, pada prinsipnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memiliki tujuan yang sama seperti daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani melalui program-program unggulan.

Pemkab Aceh Barat kata dia, akan menyambut baik terhadap rencana tersebut, akan tetapi juga perlu dilihat sejauh mana penetapan nilai harga pada HPP tersebut memihak kepada petani sebagai produsen sehingga terdorong peningkatan ekonomi rakyat.

"Tepat atau tidaknya penetapan HPP ini dengan kondisi wilayah dan petani, kita belum bisa berandai-andai, sebab belum melihat berapa besaran HPP itu. Kalau memang menguntungkan atau memihak, tentunya program ini sangat bagus," imbuhnya.

Terkait dengan manfaat ataupun dampak yang akan dirasakan petani bila program tersebut diluncurkan, ada kemungkinan petani semakin bergairah, ataupun malah semakin lesu apabila  nilai harga pemerintah tidak memihak ke produsen.

Lebih lanjut disampaikan, Pemkab Aceh Barat juga belum menerima adanya edaran atau pemberitahuan terkait adanya kebijakan tersebut, ia yakin bila program ini bergulir maka akan ada pihak terkait yang akan ditunjuk pemerintah pusat disetiap daerah.

"Sehemat kami bila ini diluncurkan pasti akan ada satu badan yang akan ditunjuk nantinya, apakah Bulog ataupun Perdagangan. Kalau harapan kita dari wacana ini menguntungkan petani, itu saja," sebut Safrizal.

Dicontohkan seperti harga tampung gabah petani di Aceh saat ini berkisar Rp5.300/Kg, meskipun sesekali terjadi fluktuasi, akan tetapi standar harga pembelian gabah petani masih diatas harga pemerintah atau harga yang diterima oleh Perum Bulog.

Demikian halnya, disaat harga cabai meroket, maka dampaknya sangat baik bagi tumbuhnya usaha petani cabai dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani, meskipun sesekali harga cabai jatuh ke harga terendah.

Safrizal mengharapkan, masyarakat dan petani di desa-desa untuk terus bergairah melakukan penanaman pala wija maupun tanaman hortikultura, tidak usah muluk-muluk ke kota karena tingkat kehidupan dan persaingan ekonomi lebih sulit.

"Masyarakat di desa bila lebih fokus pada sektor pertanian, pasti akan sejahtara, bekerja ke kota belum dapat menjamin juga peningkatan ekonomi. Banyak usaha di kampung yang menjanjikan bila serius, terutama bagi usia produktif," katanya menambahkan.