Legislator: Ada wacana mengembalikan pilkada ke DPRD

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil menyatakan ada wacana pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota nantinya akan dikembalikan ke DPRD.

"Saat ini mulai ada pemikiran bahwa pemilihan wali kota/wakil wali kota, bupati/wakil bupati dan gubernur/wakil gubernur tidak lagi dipilih oleh rakyat, kenapa demikian, karena ada yang menilai Pilkada ini banyak mudharatnya dari pada manfaatnya," katanya di Sabang, Minggu.

Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) masyarakat tentang empat pilar MPR RI yang bertajuk "Pelaksanaan pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, Anggota DPD dan anggota DPRD sebagai implementasi pelaksanaan sistem demokrasi pancasila".

Ia menjelaskan pemilihan kepala daerah secara langsung juga terjadi perdebatan, dikarenakan banyaknya muncul permusuhan dan kebencian ditengah-tengah masyarakat.

"Kalau mau jujur di mana setiap ada Pilkada maka di sana terjadi permusuhan dan kebencian dan itu tidak bisa dihindari," kata politisi asal Aceh tersebut.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri langsung Wali Kota Sabang, Zulkifli Adam itu, Nasir mengatakan tentang pentingnya kepemimpinan dalam sebuah negara dan dalam Islam secara tegas dinyatakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat.

Ia mengatakan pada tahun 2019 pemilihan umum (Pemilu) Legilslatif untuk memilih DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Pemerintah berharap Pemilu serentak selain menghemat anggaran juga meminimalisir konflik ditengah-tengah masyarakat serta tidak terlalu banyak bagi masyarakat menghabiskan waktu dan energi untuk mengikuti Pemilu.