Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, terus berupaya mencari solusi terkait aksi mogok kerja puluhan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) di sejumlah kecamatan, yang menolak bertugas mengamankan jalannya rapat rekapitulasi suara (pleno) Pemilu 2024 di tingkat kecamatan.
“Masalah ini sedang kami tangani," Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Saiful Bahri yang dikonfirmasi ANTARA, Rabu.
Ia juga membenarkan adanya aksi mogok kerja dari sejumlah petugas Satgas Linmas di sejumlah kecamatan di daerah tersebut, diduga terkait protes honorarium pengamanan sebesar Rp800 ribu per orang yang dikeluhkan satgas.
Baca juga: Banjir di Simpang Alue Lim Lhokseumawe, kendaraan mogok dan sulit melintas
Saiful Bahri mengatakan uang honor yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 50 orang Satgas Linmas tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, sebesar Rp800 ribu per orang mengacu pada ketentuan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 lalu.
Sebelum melaksanakan tugas pengamanan, pemerintah daerah telah menginstruksikan kepada seluruh petugas Satgas Linmas kecamatan di Nagan Raya, agar dapat melakukan pembagian tugas secara bergantian (shift) sebanyak dua orang per shift.
Saiful Bahri mengakui sejauh ini pleno hasil Pemilu 2024 di tingkat kecamatan masih dalam situasi aman dan kondusif, meski sejumlah Satgas Linmas tidak lagi mau melaksanakan tugasnya.
Seperti diketahui, puluhan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang bertugas di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, hingga Selasa dilaporkan mogok kerja untuk tidak bertugas mengamankan jalannya rapat rekapitulasi suara (pleno) di tingkat kecamatan di masing-masing wilayah tugas.
Plt Camat Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Idris yang dikonfirmasi ANTARA, membenarkan di wilayah tugasnya terdapat tujuh dari sepuluh orang Satgas Linmas yang tidak mau melaksanakan tugas sejak Selasa (20/2).
“Mereka (Satgas Linmas) tidak mau masuk kerja karena belum jelas kompensasi tambahan uang untuk melaksanakan tugasnya di kecamatan terkait pengamanan pleno di tingkat PPK,” kata Idris.
Idris mengakui terhadap persoalan honorarium yang dituntut sejumlah Satgas Linmas, sejauh ini sudah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, guna mendapatkan solusi.
Sementara itu, Camat Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Salviar Evi yang dikonfirmasi terpisah juga membenarkan beberapa personel Satgas Linmas di wilayahnya, yang tidak lagi melaksanakan tugas terkait persoalan minim nya honorarium yang diterima.
“Dari sepuluh orang Satgas Linmas di tingkat kecamatan, sebanyak dua orang satgas menyatakan tidak lagi bersedia melaksanakan tugas,” kata Salviar Evi.
Sedangkan tujuh orang satgas lainnya, sejauh ini masih bersedia melaksanakan tugas, dengan catatan adanya pembagian tugas secara bergantian (shift).
Baca juga: Gara-gara uang honor, Puluhan Satgas Linmas di Nagan Raya mogok amankan pleno Pemilu 2024
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
“Masalah ini sedang kami tangani," Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Saiful Bahri yang dikonfirmasi ANTARA, Rabu.
Ia juga membenarkan adanya aksi mogok kerja dari sejumlah petugas Satgas Linmas di sejumlah kecamatan di daerah tersebut, diduga terkait protes honorarium pengamanan sebesar Rp800 ribu per orang yang dikeluhkan satgas.
Baca juga: Banjir di Simpang Alue Lim Lhokseumawe, kendaraan mogok dan sulit melintas
Saiful Bahri mengatakan uang honor yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 50 orang Satgas Linmas tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, sebesar Rp800 ribu per orang mengacu pada ketentuan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 lalu.
Sebelum melaksanakan tugas pengamanan, pemerintah daerah telah menginstruksikan kepada seluruh petugas Satgas Linmas kecamatan di Nagan Raya, agar dapat melakukan pembagian tugas secara bergantian (shift) sebanyak dua orang per shift.
Saiful Bahri mengakui sejauh ini pleno hasil Pemilu 2024 di tingkat kecamatan masih dalam situasi aman dan kondusif, meski sejumlah Satgas Linmas tidak lagi mau melaksanakan tugasnya.
Seperti diketahui, puluhan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang bertugas di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, hingga Selasa dilaporkan mogok kerja untuk tidak bertugas mengamankan jalannya rapat rekapitulasi suara (pleno) di tingkat kecamatan di masing-masing wilayah tugas.
Plt Camat Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Idris yang dikonfirmasi ANTARA, membenarkan di wilayah tugasnya terdapat tujuh dari sepuluh orang Satgas Linmas yang tidak mau melaksanakan tugas sejak Selasa (20/2).
“Mereka (Satgas Linmas) tidak mau masuk kerja karena belum jelas kompensasi tambahan uang untuk melaksanakan tugasnya di kecamatan terkait pengamanan pleno di tingkat PPK,” kata Idris.
Idris mengakui terhadap persoalan honorarium yang dituntut sejumlah Satgas Linmas, sejauh ini sudah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Aceh, guna mendapatkan solusi.
Sementara itu, Camat Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Salviar Evi yang dikonfirmasi terpisah juga membenarkan beberapa personel Satgas Linmas di wilayahnya, yang tidak lagi melaksanakan tugas terkait persoalan minim nya honorarium yang diterima.
“Dari sepuluh orang Satgas Linmas di tingkat kecamatan, sebanyak dua orang satgas menyatakan tidak lagi bersedia melaksanakan tugas,” kata Salviar Evi.
Sedangkan tujuh orang satgas lainnya, sejauh ini masih bersedia melaksanakan tugas, dengan catatan adanya pembagian tugas secara bergantian (shift).
Baca juga: Gara-gara uang honor, Puluhan Satgas Linmas di Nagan Raya mogok amankan pleno Pemilu 2024
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024