Tim jaksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bireuen, Provinsi Aceh, menggeledah Kantor Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi simpan pinjam mencapai Rp3,44 miliar.
Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Bireuen, Jumat, mengatakan dalam penggeledahan tersebut, tim jaksa penyidik menyita sejumlah dokumen yang menjadi alat bukti. Di antaranya proposal simpan pinjam, rekening koran rentang waktu 2019 hingga 2023.
"Penggeledahan berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Bireuen. Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen Siara Nedy," kata Munawal Hadi.
Baca juga: Kejari Bireuen tingkatkan pengusutan korupsi PNPM ke penyidikan
Sebelumnya, Kejari Bireuen menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, rentang waktu 2008 hingga 2023.
Munawal Hadi menyebutkan kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan tersebut pada 2008 hingga 2014 mendapatkan modal Rp2,2 miliar dari APBN dan APBK Bireuen.
Kemudian, program tersebut berakhir pada 2014. Akan tetapi, dana simpan pinjam tersebut tetap bergulir kepada kelompok perempuan di Kecamatan Jeunieb hingga April 2022.
Namun, penyaluran dana simpan pinjam tersebut bertentangan dengan aturan, di mana dana tersebut tidak boleh dipinjamkan secara individu, tetapi untuk kelompok.
"Dalam rentang waktu tersebut ada sebanyak 280 orang diberi pinjaman dari dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Jeunieb dengan total Rp3,44 miliar
Berdasarkan hasil laporan perkembangan pinjam per 31 Juli 2023, sebanyak 181 peminjam mengalami kemacetan pengembalian dengan total tunggakan mencapai Rp1,19 miliar. Total tunggakan tersebut terdiri pinjaman pokok Rp1,11 miliar dan jasa Rp89,2 juta.
Indikasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,19 miliar. Tim penyelidik juga menemukan angsuran pinjaman yang tidak disetor Rp183,8 juta. Uang angsuran tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, kata Munawal Hadi.
"Tim pada bidang tindak pidana khusus Kejari Bireuen terus bekerja mencari alat bukti dan keterangan guna mengungkap pihak mana saja yang bertanggung jawab dan dapat ditetapkan sebagai tersangka," kata Munawal Hadi.
Baca juga: Cabjari Kotabakti tetapkan korupsi dana PNPM Rp2,4 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Kepala Kejari Bireuen Munawal Hadi di Bireuen, Jumat, mengatakan dalam penggeledahan tersebut, tim jaksa penyidik menyita sejumlah dokumen yang menjadi alat bukti. Di antaranya proposal simpan pinjam, rekening koran rentang waktu 2019 hingga 2023.
"Penggeledahan berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Bireuen. Penggeledahan dipimpin Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bireuen Siara Nedy," kata Munawal Hadi.
Baca juga: Kejari Bireuen tingkatkan pengusutan korupsi PNPM ke penyidikan
Sebelumnya, Kejari Bireuen menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dana simpan pinjam kelompok perempuan pada PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, rentang waktu 2008 hingga 2023.
Munawal Hadi menyebutkan kegiatan simpan pinjam PNPM Mandiri Pedesaan tersebut pada 2008 hingga 2014 mendapatkan modal Rp2,2 miliar dari APBN dan APBK Bireuen.
Kemudian, program tersebut berakhir pada 2014. Akan tetapi, dana simpan pinjam tersebut tetap bergulir kepada kelompok perempuan di Kecamatan Jeunieb hingga April 2022.
Namun, penyaluran dana simpan pinjam tersebut bertentangan dengan aturan, di mana dana tersebut tidak boleh dipinjamkan secara individu, tetapi untuk kelompok.
"Dalam rentang waktu tersebut ada sebanyak 280 orang diberi pinjaman dari dana PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Jeunieb dengan total Rp3,44 miliar
Berdasarkan hasil laporan perkembangan pinjam per 31 Juli 2023, sebanyak 181 peminjam mengalami kemacetan pengembalian dengan total tunggakan mencapai Rp1,19 miliar. Total tunggakan tersebut terdiri pinjaman pokok Rp1,11 miliar dan jasa Rp89,2 juta.
Indikasi kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp1,19 miliar. Tim penyelidik juga menemukan angsuran pinjaman yang tidak disetor Rp183,8 juta. Uang angsuran tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, kata Munawal Hadi.
"Tim pada bidang tindak pidana khusus Kejari Bireuen terus bekerja mencari alat bukti dan keterangan guna mengungkap pihak mana saja yang bertanggung jawab dan dapat ditetapkan sebagai tersangka," kata Munawal Hadi.
Baca juga: Cabjari Kotabakti tetapkan korupsi dana PNPM Rp2,4 miliar
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024