Pusat Pelatihan dan pengembangan dan kajian hukum administrasi negara (Puslatbang KHAN LAN) Republik Indonesia dan SKALA melaksanakan lokakarya Metode Penyusunan Rekomendasi Kebijakan untuk Pelayanan Dasar Inklusif dalam upaya meningkatkan kompetensi Analis Kebijakan di daerah setempat.
“Lewat lokakarya ini akan meningkatkan kompetensi ASN yang nantinya memberikan alternatif-alternatif rekomendasi kebijakan bagi pengambil kebijakan yang lebih cepat dan efektif,” kata Kepala Puslatbang KHAN LAN RI Said Fadhil di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan dengan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kompetensi analis kebijakan dalam memberikan rekomendasi alternatif kebijakan kepada pengambil kebijakan sehingga menghasilkan kualitas kebijakan lebih baik
Ia mengatakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN memiliki fungsi Pengembangan Kompetensi ASN.
Baca: Puslatbang KHAN: Daerah harus miliki rencana pengembangan kompetensi
Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Aceh Setda Aceh Yusrizal mengatakan keberadaan profesi Analis Kebijakan untuk mengisi ruang perbaikan kebijakan publik di Indonesia.
“Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai sebuah jabatan fungsional yang baru lahir pada tahun 2013 di dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), memberikan sebuah harapan baru bagi tumbuhnya atmosfer kebijakan publik di Indonesia yang lebih baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan publik,” katanya.
Ia mengatakan kebijakan yang baik adalah kebijakan yang tidak hanya didasari oleh intuisi, opini dan kepentingan sektoral para pengambil keputusan.
Provincial Aceh Lead SKALA Dicky Arisandhi mengatakan akselerasi layanan dasar fokus pada penguatan elemen strategis pada sistem pemerintahan daerah di Indonesia seperti manajemen keuangan publik, standar pelayanan minimal, perencanaan dan penganggaran, kepemimpinan lokal serta memperkuat perspektif dan pengarusutamaan GEDSI (kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial).
Baca: Puslatbang Khan LAN samakan persepsi implementasi UUAP
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024