Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan penguatan kelembagaan dan kemitraan kepala sawit rakyat di Aceh antara petani dan pabrik kelapa sawit, baik PTPN I maupun perkebunan swasta, dalam upaya mendongkrak harga tandan buah segar (TBS).
“Kemitraan ini sudah berjalan dengan berbagai pihak, kemitraan ini penting karena ini menjadi salah satu pendongkrak harga TBS,” kata Ketua Apkasindo Aceh Sofyan Abdullah di sela-sela pelatihan penguatan kemitraan kepala sawit di Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan, selain dapat mendongkrak harga TBS, upaya membangun kemitraan petani sawit juga penting untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan pemerataan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil sehingga memperluas lapangan kerja.
Apalagi, lanjut Sofyan, kondisi ekonomi saat ini hampir 30 persen petani di Aceh bergantung kepada kelapa sawit.
“Jadi kebun-kebun swadaya petani yang berkembang hingga hari ini terbantu dengan adanya kemitraan,” ujarnya.
Baca juga: PEMA jajaki pengembangan industri hilir kelapa sawit di Aceh
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo Gus Dalhari Harahap mengatakan setiap kemitraan perlu kerjasama, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling mempercayai, saling berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kata dia, Peraturan Menteri ATR/BPN mewajibkan kemitraan perusahaan kepala sawit bermitra dengan petani. Oleh karenanya, pihaknya mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan supervisi ke perusahaan-perusahaan sawit di Aceh guna memastikan kemitraan dengan petani.
“Penilai PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) harus ada izin kemitraan, kalau tidak, turunkan kelas (perusahaan, red). Mungkin ini bisa diajak kerjasama karena bahwa uang petani kelapa sawit sangat banyak,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap pemerintah daerah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari penerimaan negara atas hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayahnya, termasuk Aceh.
Namun, kata Gus, saat ini DBH dari hasil sawit di Aceh masih terjadi kesalahan, dimana selama ini hasil crude palm oil/CPO sawit di Aceh masih masuk hitungan ke Sumatera Utara.
“Ada DBH yang mis di Aceh. Contoh banyak DBH hasil CPO sawit di Aceh masuk ke Sumatera Utara. Jadi perhitungan volume tonase-nya itu berkurang di Aceh,” ujarnya.
Baca juga: Dorong Kemajuan, Perkebunan Sawit dan Masyarakat Saling Membutuhkan
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
“Kemitraan ini sudah berjalan dengan berbagai pihak, kemitraan ini penting karena ini menjadi salah satu pendongkrak harga TBS,” kata Ketua Apkasindo Aceh Sofyan Abdullah di sela-sela pelatihan penguatan kemitraan kepala sawit di Banda Aceh, Selasa.
Ia menjelaskan, selain dapat mendongkrak harga TBS, upaya membangun kemitraan petani sawit juga penting untuk meningkatkan nilai tambah serta meningkatkan pemerataan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil sehingga memperluas lapangan kerja.
Apalagi, lanjut Sofyan, kondisi ekonomi saat ini hampir 30 persen petani di Aceh bergantung kepada kelapa sawit.
“Jadi kebun-kebun swadaya petani yang berkembang hingga hari ini terbantu dengan adanya kemitraan,” ujarnya.
Baca juga: PEMA jajaki pengembangan industri hilir kelapa sawit di Aceh
Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat Apkasindo Gus Dalhari Harahap mengatakan setiap kemitraan perlu kerjasama, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling mempercayai, saling berkeadilan, dan berkelanjutan.
Kata dia, Peraturan Menteri ATR/BPN mewajibkan kemitraan perusahaan kepala sawit bermitra dengan petani. Oleh karenanya, pihaknya mendorong Pemerintah Aceh untuk melakukan supervisi ke perusahaan-perusahaan sawit di Aceh guna memastikan kemitraan dengan petani.
“Penilai PUP (Penilaian Usaha Perkebunan) harus ada izin kemitraan, kalau tidak, turunkan kelas (perusahaan, red). Mungkin ini bisa diajak kerjasama karena bahwa uang petani kelapa sawit sangat banyak,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap pemerintah daerah menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sawit dari penerimaan negara atas hasil perkebunan kelapa sawit yang berada di wilayahnya, termasuk Aceh.
Namun, kata Gus, saat ini DBH dari hasil sawit di Aceh masih terjadi kesalahan, dimana selama ini hasil crude palm oil/CPO sawit di Aceh masih masuk hitungan ke Sumatera Utara.
“Ada DBH yang mis di Aceh. Contoh banyak DBH hasil CPO sawit di Aceh masuk ke Sumatera Utara. Jadi perhitungan volume tonase-nya itu berkurang di Aceh,” ujarnya.
Baca juga: Dorong Kemajuan, Perkebunan Sawit dan Masyarakat Saling Membutuhkan
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024