Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menambah dua dinas baru sesuai dengan amanah Qanun Abdya nomor 3 tahun 2024, sehingga terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Abdya Zedi Saputra di Blangpidie, Jumat, mengatakan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun dua dinas baru tersebut yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Dayah. Dalam regulasi ini termasuk mengubah nomenklatur di beberapa badan dan dinas lainnya.
Zedi menjelaskan Dinas Pendidikan Dayah dibentuk sebagai perangkat kabupaten untuk mengurus pendidikan dayah di Abdya.
“Ini merupakan bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh. Dinas ini akan fokus pada pengembangan pendidikan agama di pondok-pondok pesantren,” ujarnya.
Kemudian, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dengan tipe C yang akan mengurusi bidang pariwisata serta pelayanan dasar di kepemudaan dan olahraga.
“Mereka akan bekerjasama dengan komunitas lokal untuk mempromosikan pariwisata dan mengembangkan potensi pemuda,” ujarnya.
Selain itu, ada beberapa dinas dan badan yang juga berubah nomenklatur seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mengalami penambahan bidang riset dan inovasi, sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
"Ini memang instruksi dari Pemerintah pusat, ke depan Bapperida akan menggali potensi daerah dan merumuskan kebijakan berbasis riset,” ujarnya.
Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), fokus pada pembangunan infrastruktur dan perumahan. Dinas ini akan memastikan kualitas dan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup, berubah nomenklatur dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dinas akan mengawasi keberlanjutan lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam.
Begitu juga dengan Dinas Pangan, Perikanan, dan Kelautan. Dinas ini akan memastikan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dinas Pertanian yang fokus pada pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, dan Dinas Perhubungan menjadi tipe C.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjadi tipe A karena ada penambahan bidang transmigrasi, yang memastikan pelayanan sosial dan ketenagakerjaan yang lebih baik di masa akan datang.
Menurut Zedi, perubahan ini telah berlaku, dan anggaran pelaksanaan sudah disampaikan ke Bappeda untuk kebutuhan tahun 2025. Dengan demikian, tahun depan perubahan ini akan segera berjalan.
"Semoga perubahan ini membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Abdya,” kata Zedi.
Baca juga: MS catat 76 persen kasus perceraian di Abdya dipicu judi online
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Pemkab Abdya Zedi Saputra di Blangpidie, Jumat, mengatakan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun dua dinas baru tersebut yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan Dayah. Dalam regulasi ini termasuk mengubah nomenklatur di beberapa badan dan dinas lainnya.
Zedi menjelaskan Dinas Pendidikan Dayah dibentuk sebagai perangkat kabupaten untuk mengurus pendidikan dayah di Abdya.
“Ini merupakan bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh. Dinas ini akan fokus pada pengembangan pendidikan agama di pondok-pondok pesantren,” ujarnya.
Kemudian, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga dengan tipe C yang akan mengurusi bidang pariwisata serta pelayanan dasar di kepemudaan dan olahraga.
“Mereka akan bekerjasama dengan komunitas lokal untuk mempromosikan pariwisata dan mengembangkan potensi pemuda,” ujarnya.
Selain itu, ada beberapa dinas dan badan yang juga berubah nomenklatur seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), mengalami penambahan bidang riset dan inovasi, sehingga menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
"Ini memang instruksi dari Pemerintah pusat, ke depan Bapperida akan menggali potensi daerah dan merumuskan kebijakan berbasis riset,” ujarnya.
Selanjutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), fokus pada pembangunan infrastruktur dan perumahan. Dinas ini akan memastikan kualitas dan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup, berubah nomenklatur dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Dinas akan mengawasi keberlanjutan lingkungan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam.
Begitu juga dengan Dinas Pangan, Perikanan, dan Kelautan. Dinas ini akan memastikan ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Dinas Pertanian yang fokus pada pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani, dan Dinas Perhubungan menjadi tipe C.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menjadi tipe A karena ada penambahan bidang transmigrasi, yang memastikan pelayanan sosial dan ketenagakerjaan yang lebih baik di masa akan datang.
Menurut Zedi, perubahan ini telah berlaku, dan anggaran pelaksanaan sudah disampaikan ke Bappeda untuk kebutuhan tahun 2025. Dengan demikian, tahun depan perubahan ini akan segera berjalan.
"Semoga perubahan ini membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan Kabupaten Abdya,” kata Zedi.
Baca juga: MS catat 76 persen kasus perceraian di Abdya dipicu judi online
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024