Ombudsman investigasi pelayanan penyeberangan ke Sabang

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan investigasi terkait layanan pelayaran penyeberangan di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin melalui Asisten Ombudsman Mirza Sahputra di Banda Aceh, Rabu, mengatakan investigasi dilakukan sebagai tindak lanjut laporan dari delegasi DPRK Kota Sabang ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

"Dalam pertemuan dengan Ombudsman, DPRK Kota Sabang menyampaikan keluhan terkait pelayanan penyeberangan yang dilakukan ASDP," kata Mirza Saputra.

Wakil Ketua DPRK Sabang Ferdiansyah melaporkan ASDP ke Ombudsman RI Perwakilan terkait sering terjadinya penumpukan mobil barang di pelabuhan, sehingga mengganggu perekonomian masyarakat Kota Sabang.

"Perekonomian masyarakat Kota Sabang sangat tergantung pada aktivitas pelayaran. Namun, pelayanan penyeberangan yang ada hanya hanya satu kapal. DPRK Kota Sabang berharap adanya penambahan kapal dari ASDP untuk mengatasi permasalahan tersebut," kata Mirza Saputra mengutip laporan Wakil Ketua DPRK Sabang Ferdiansyah.

Asisten Ombudsman Mirza Sahputra mengatakan dari hasil investigasi di Pelabuhan Ulee Lheue, Kota Banda Aceh, memang ditemukan hanya satu kapal saja yang beroperasi yaitu KMP BRR. Sedangkan kapal lainnya, KMP Tanjung Burang dalam kondisi rusak.

"Kami juga melihat masih banyak mobil barang antre di pelabuhan. Kondisi ini diperparah adanya mobil pengangkut alat berat yang panjangnya hampir setengah badan kapal. Kami akan meminta klarifikasi ASDP terkait hasil investigasi lapangan ini," ungkap Mirza Saputra.

Sebelumnya Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Taqwaddin mengatakan, enam anggota DPRK Sabang menyampaikan keluhannya terkait pelayanan penyeberangan Sabang-Banda Aceh.

Dalam laporannya, sebut dia, KM Tanjung Burang yang melayani pelayaran tersebut tidak laik berlayar, sering rusak, bahkan mesin pernah mati dalam pelayanan, sehingga membahayakan keselamatan penumpang.

"Masyarakat Sabang butuh kapal yang masih baru dan lebih besar. Sedangkan kapal yang masih layak layar hanya satu yakni KM BRR. Apalagi tingkat kunjungan ke Sabang semakin meningkat dan butuh kapal besar dan layak layar," kata Taqwaddin mengutip pernyataan sejumlah anggota DPRK Sabang.