Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh), menegaskan bahwa kesejahteraan petani akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya.
Komitmen tersebut disampaikan dalam debat publik Pilkada 2024 pada Jumat malam (1/11/2024). Mualem menyatakan pentingnya memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi petani, peternak, dan nelayan.
“Kami tidak pernah lupa, mayoritas rakyat Aceh adalah petani, peternak, dan nelayan. Kita wajib bertindak untuk kesejahteraan mereka. Karena itu, kami fokus memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada petani, peternak, dan nelayan,” kata Mualem.
Baca juga: Perempuan dan anak Aceh belum sepenuhnya terlindungi
Beberapa langkah yang dijanjikan Mualem ialah menjaga kestabilan harga pasar. Selain itu, penyediaan pupuk, benih, bibit unggul, pestisida, dan alat produksi, serta memberikan akses pembiayaan dan bantuan pemasaran.
“Kami akan menyediakan pupuk, benih, bibit unggul, pestisida, dan alat-alat produksi serta berupaya menjaga harga pascapanen lebih stabil termasuk menyediakan akses pembiayaan dan bantuan pemasaran,” katanya.
Wakil Gubernur terpilih, Fadhlullah, menambahkan bahwa pihaknya juga akan menyediakan asuransi syariah bagi petani, peternak, dan nelayan guna mendukung kesejahteraan mereka.
“Kami juga menyiapkan asuransi syariah untuk pelaku usaha ketiga sektor tersebut,” imbuh Fadhlullah.
Janji-janji tersebut tertuang dalam visi-misi Mualem-Dek Fadh di bidang ekonomi dan infrastruktur. Dalam visi-misinya, mereka akan membangun lumbung pangan, kawasan pertanian berbasis korporasi, jalan usaha tani, tempat pendaratan/pelelangan ikan, dan jaringan irigasi desa (JIDES).
Namun, dari banyaknya program Mualem-Dek Fadh yang dijanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan petani?
Halaman Selanjutnya: Kepastian pasar
Kepastian harga pasar mendesak
Seorang petani hortikultura di Aceh, Elradhie Noor Ambia, menyoroti bahwa kepastian harga pasar adalah kebutuhan paling mendesak dibandingkan program-program lainnya.
Menurut Elradhie, meskipun ada berbagai kebijakan yang dirancang untuk membantu petani, kenyataannya ketidakpastian harga pasar menjadi masalah besar bagi petani. Banyak petani yang melarat karena hal tersebut.
"Yang paling penting dibutuhkan itu sebenarnya akses pasar, kepastian pasar," ungkapnya.
Baca juga: Pemidanaan, bukan satu-satunya solusi melindungi perempuan dan anak
Ia menjelaskan bahwa fluktuasi harga yang tajam seringkali merugikan petani. Sebagai contoh, harga cabai di tingkat petani pernah anjlok hingga Rp6.000 per kilogram, jauh dari biaya produksi, meskipun harga ditingkat konsumen mencapai Rp15.000–Rp20.000 per kilogram.
“Itu harga di tingkat petani itu Rp11 ribu, ada yang Rp8 ribu, ada yang sampai Rp6 ribu. Jangankan untuk balik modal, biaya untuk memetik saja, untuk aktivitas panen saja tidak mencukupi. Jadi, sebagian petani memilih untuk tidak dipanen saja lagi,” katanya.
Dampak dari ketidakstabilan harga ini sering kali membuat petani merugi. Ketika harga mahal, justru petani tidak merasakan.
“Kenapa? Karena yang tadi dia sudah tidak menanam lagi, baru harganya mahal Seharusnya ada patokan mungkin diatur oleh pemerintah atau bagaimana mekanismenya untuk komoditi-komoditi hortikultura misalnya,” jelasnya.
Elradhie mengusulkan agar pemerintah menetapkan harga terendah dan tertinggi terutama untuk komoditas hortikultura guna menjaga stabilitas harga.
“Misalnya, harga terendah Rp20.000 dan tertinggi Rp40.000. Jika harga turun di bawah Rp20.000, pemerintah bisa mengekspor atau mengolah hasil panen. Sebaliknya, jika harga melambung, pemerintah harus intervensi agar konsumen tidak terbebani,” jelasnya.
*Konten ini merupakan bagian dari program fellowship cek fakta Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Baca juga: Menakar janji Mualem-Dek Fadh untuk pemerataan akses kesehatan di Aceh
Editor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2024