Banda Aceh (ANTARA) - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf-Fadhlullah (Mualem-Dek Fadh) berkomitmen untuk melakukan pemerataan akses kesehatan di Aceh.
Komitmen tersebut disampaikan dalam debat publik Pilkada 2024 yang berlangsung pada Jumat malam (1/11/2024). Mereka menyatakan rencana untuk membangun tiga rumah sakit regional di wilayah selatan, tengah, dan timur Aceh guna memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai.
“Dalam visi misi kami, kami tegaskan akan membangun 3 RS regional yang terletak di Pantai Barat Selatan, poros tengah, dan di Pantai Timur. Supaya semua masyarakat Aceh terjamin sama seperti sila kelima,” ujar Fadhlullah.
Baca juga: Pemidanaan, bukan satu-satunya solusi melindungi perempuan dan anak
Selain itu, mereka juga merencanakan untuk menyediakan ambulans laut bagi wilayah terpencil seperti Simeulue dan Sabang, serta memastikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di daerah setara dengan fasilitas di kota-kota besar.
“Kami sangat memahami seperti Simeulue, Sabang, kami akan menyiapkan ambulan laut untuk mereka dan kami pastikan pelayanan sama seperti yang di pusat kota,” imbuh Fadhlullah.
Namun, gagasan pembangunan rumah sakit regional ini bukanlah hal baru. Pada 2015, Mualem yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh bersama Gubernur Zaini Abdullah telah menetapkan pembangunan lima rumah sakit regional di berbagai wilayah Aceh.
Rumah sakit regional yang ditetapkan saat itu yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tjut Nya’ Dhien (Aceh Barat), RSUD Yulidin Away (Aceh Selatan), RSUD Datu Beru (Takengon), RS Regional Bireuen (Bireuen), dan RSUD Langsa (Langsa).
Namun, pembangunan rumah sakit ini terhambat oleh korupsi yang berakibat proyek tersebut mangkrak. Contohnya, RSUD Tjut Nya’ Dhien di Aceh Barat yang hingga kini belum beroperasi meskipun pembangunannya dimulai pada 2017 dengan anggaran sekitar Rp332,2 miliar.
Begitu pula dengan RSUD Langsa dan RS Regional Bireuen, yang kondisinya terbengkalai. Pembangunan RSUD Langsa bahkan baru mencapai kurang dari 30 persen meskipun telah menghabiskan lebih dari Rp169 miliar dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp600 miliar.
Sementara itu, RSUD Datu Beru Takengon tersandung korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp1,17 miliar. Dugaan korupsi ini mencuat setelah ambruknya bangunan bagian teras pada 2022.
Halaman selanjutnya: pelayanan kesehatan masyarakat miskin
