Pengungsi Gampong  Manyang Cut Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh berharap bantuan tenda khusus perempuan atau hunian sementara karena saat ini mengungsi di komplek Pemerintah Kabupaten setempat.

"Kami sangat berharap adanya bantuan tenda agar para perempuan bisa tinggal dan tidur di kampung sendiri," kata Koordinator Posko pengungsi banjir bandang Dusun Meunasah Krueng Baroh, Armiati di Meureudu, Minggu.

Ia menjelaskan warga di gampongnya terpaksa tinggal di Kantor serbaguna Tgk Chik Pante Geulima Cot Trieng , Kecamatan Meureudu atau sekitar 3 kilometer dari desa tempat tinggal mereka.

Ia mengatakan warga terkadang harus berjalan 3 kilometer untuk pulang kembali ke gampong untuk membersihkan lumpur sisa banjir dan kembali ke komplek perkantoran untuk tidur.

"Mohon kami dibantu tenda agar kami bisa tidur di sini dan tidak perlu bolak-balik dari kampung ke lokasi posko yang ada di komplek kantor bupati," katanya.

Baca juga: LKBN ANTARA serahkan bantuan untuk warga terdampak bencana di Pidie Jaya
 

Menurut dia dengan tersedianya tenda tersebut mereka dapat tinggal di kampung sendiri serta menjaga harta benda mereka yang masih terendam lumpur banjir bandang.

Selain kebutuhan tenda atau hunian sementara, para pengungsi juga meminta tersedianya fasilitas sanitasi dasar berupa ruangan untuk mandi, mencuci dan buang air besar.

"Fasilitas dasar MCK ini juga sangat diperlukan karena rumah dan fasilitas yang ada saat ini tertimbun tanah dan masih tergenang banjir," katanya.

Ia menambahkan untuk kebutuhan makanan saat ini memadai dan yang sangat diperlukan mendesak adalah tenda atau hunian sementara serta fasilitas dasar MCK.

Meunasah Krueng Baroh, Meunasah Cut dan Meunasah Blang. Meunasah Krueng Baroh merupakan salah satu dusun yang paling parah terdampak banjir.

Ia menyebutkan sebanyak 350 kepala keluarga atau 1.200 jiwa di gampong tersebut mengungsi.


Baca juga: Korban banjir di Meurah Dua Pidie Jaya butuh tenda

Pewarta: M Ifdhal

Editor : Febrianto Budi Anggoro


COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2025