Meulaboh (ANTARA Aceh) - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mengajak pelaku usaha bergerak sebagai distributor dan agen penyalur gas 3 kilogram bersubsidi untuk berlaku jujur sehingga pendistribusiannya tepat sasaran.
Bupati Aceh Barat H Ramli, MS dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Dr Erwansyah, di Meulaboh, Jumat mengatakan, elpiji subsidi harusnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kurang mampu dan berpendapatan rendah, bukan sebaliknya.
"Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan elpiji 3 Kg, agar pasokan gas merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak," katanya pada acara yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Aula Setdakab itu.
Erwansyah menyampaikan, dalam rangka menjamin kelancaran distribusi gas elpiji subsidi untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha mikro, permerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai petunjuk pemerintah atasan.
Pemkab Aceh Barat, kata dia, kemudian menindak lanjuti kebijakan tersebut dengan pembentukan tim untuk mengawasan dan pengendalian distribusi elpiji tabung "melon" itu, walaupun hingga kini dipandang belum terkontrol dengan baik.
Menurut evaluasi unsur Pemkab Aceh Barat, selama ini pendistribusian tabung gas elpiji subsidi belum terkontrol dengan baik karena sistem pendistribusian yang dilakukan selama ini secara terbuka, sehingga bisa-bisa lepas kontrol.
"Kondisi seperti ini tidak bisa kita biarkan terus terjadi, kita butuh penanganan khusus, baik berupa pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar pemakaian gas elpiji 3 kg itu benar-benar orang yang berhak dan tepat sasaran," tegasnya.
Lebih lanjut Dr Erwansyah menyempaikan, pemerintah telah memberikan kewenangan kabupaten/ kota menetapkan HET elpiji 3 kg, untuk kota/ kecamatan dan tempat-tempat lain di luar radius 60 km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).
Dengan pertimbangan biaya angkutan untuk pangkalan/ agen yang berada di luar kota agar ditambah secara wajar sesuai jarak antara SPPBE dengan pangkalan dan memperhatikan jenis alat angkutan, kondisi jalan dan faktor lainnya di lapangan.
Melalui dirinya, Pemkab Aceh Barat mengimbau masyarakat katagori mampu secara ekonomi untuk tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi, kemudian pada tim pengawas dan pengendali diharapkan benar-benar melakanakan tugasnya dengan benar.
"Tanpa pengawasan yang ketat, subsidi yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, itupun masih dinikmati orang kaya. Dengan adanya pengawasan kita juga dapat mengantisipasi penyelewengan penjualan elpiji bersubsidi," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017
Bupati Aceh Barat H Ramli, MS dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Dr Erwansyah, di Meulaboh, Jumat mengatakan, elpiji subsidi harusnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga kurang mampu dan berpendapatan rendah, bukan sebaliknya.
"Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan elpiji 3 Kg, agar pasokan gas merata dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak," katanya pada acara yang diikuti puluhan pelaku UMKM di Aula Setdakab itu.
Erwansyah menyampaikan, dalam rangka menjamin kelancaran distribusi gas elpiji subsidi untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha mikro, permerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sesuai petunjuk pemerintah atasan.
Pemkab Aceh Barat, kata dia, kemudian menindak lanjuti kebijakan tersebut dengan pembentukan tim untuk mengawasan dan pengendalian distribusi elpiji tabung "melon" itu, walaupun hingga kini dipandang belum terkontrol dengan baik.
Menurut evaluasi unsur Pemkab Aceh Barat, selama ini pendistribusian tabung gas elpiji subsidi belum terkontrol dengan baik karena sistem pendistribusian yang dilakukan selama ini secara terbuka, sehingga bisa-bisa lepas kontrol.
"Kondisi seperti ini tidak bisa kita biarkan terus terjadi, kita butuh penanganan khusus, baik berupa pengaturan, pengawasan dan pengendalian agar pemakaian gas elpiji 3 kg itu benar-benar orang yang berhak dan tepat sasaran," tegasnya.
Lebih lanjut Dr Erwansyah menyempaikan, pemerintah telah memberikan kewenangan kabupaten/ kota menetapkan HET elpiji 3 kg, untuk kota/ kecamatan dan tempat-tempat lain di luar radius 60 km dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE).
Dengan pertimbangan biaya angkutan untuk pangkalan/ agen yang berada di luar kota agar ditambah secara wajar sesuai jarak antara SPPBE dengan pangkalan dan memperhatikan jenis alat angkutan, kondisi jalan dan faktor lainnya di lapangan.
Melalui dirinya, Pemkab Aceh Barat mengimbau masyarakat katagori mampu secara ekonomi untuk tidak lagi menggunakan elpiji bersubsidi, kemudian pada tim pengawas dan pengendali diharapkan benar-benar melakanakan tugasnya dengan benar.
"Tanpa pengawasan yang ketat, subsidi yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, itupun masih dinikmati orang kaya. Dengan adanya pengawasan kita juga dapat mengantisipasi penyelewengan penjualan elpiji bersubsidi," katanya menambahkan.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2017