Blangpidie (Antaranews Aceh) - Panglima laot (pimpinan lembaga adat laut) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Hasanuddin mengeluhkan rendahnya nilai gaji yang diberikan oleh pemerintah daerah, yakni hanya sebesar Rp350 ribu/bulan.
"Rendahnya gaji ataupun honorarium yang diberikan itu karena kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga adat laut di Aceh," katanya di Blangpidie, Sabtu.
Hasanuddin melanjutkan, tugas yang diemban oleh panglima laot tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan jauh lebih berat bila dibandingkan dengan tugas kepala dusun (kadus) di pedesaan.
"Kepala dusun yang tugasnya tidak terlalu berat nilai gajinya mencapai Rp1 juta/ bulan. Sementara, kami panglima laot yang tugasnya luar biasa berat hanya dapat Rp350 ribu/bulan itupun realisasinya tiga bulan sekali," ?keluhnya.
Hasanuddin berkata, uang jerih payah senilai Rp350 ribu/bulan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, jangankan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) sepeda motor tidak mencukupi.
"Kebutuhan BBM banyak sekali, terutama saat kami memfasilitasi para nelayan untuk mengurus surat-surat kapal tangkap mereka. Hampir semua nelayan meminta kami untuk mendampinginya, dan itu wajar, karena rata-rata SDM mereka rendah," ungkapnya.
Selain memfasilitasi nelayan, lanjut dia, panglima laot itu juga bertanggungjawab terhadap ketentraman laut, sekaligus mengeluarkan larangan kepada para nelayan agar tidak boleh menggunakan traw (pukat harimau) karena dapat merusak terumbu karang.
Kata dia, menjaga kelestarian terumbu karang di alam bawah laut, merupakan tugas panglima laot di samping menjalankan adat istiadat laut, dan menjaga ketentraman, serta menyelesaikan persoalan bila terjadinya keributan sesama nelayan di laut maupun di daratan.
"Kami juga ikut patroli bersama polisi dan mendampingi Angkatan Laut ketika dibutuhkan. Jadi, tugas kami sebagai panglima laot ini cukup banyak, namun kepedulian pemerintah daerah terhadap lembaga adat yang satu ini masih sangat kurang," ungkapnya.
Ia mengemukakan, selain nilai gaji masih kurang dan belum tersedianya kendaraan dinas untuk operasional, panglima laot Kabupaten Abdya juga belum memiliki kantor, sehingga proses administrasi nelayan selama ini terpaksa dilaksanakan di rumah pribadi.
"Yang lebih sedih lagi ketika saya menghadiri undangan rapat adat istiadat laut di Banda Aceh, itu tidak pernah diberikan biaya perjalanan dinas oleh pemerintah daerah, sehingga saya harus mengeluarkan dana pribadi bila ke luar daerah," ungkapnya lagi.
Panglima laot itu mengaku telah melaporkan semua keluhan yang dialaminya selama ini kepada Bupati Abdya Akmal Ibrahim, dan dirinya berharap, kepala daerah yang baru dilantik tersebut mau menangapinya.
"Semua keluhan ini sudah saya laporkan pada Bupati Abdya dan mudah-mudahan beliau mau menangapinya," demikian Hasanuddin.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Rendahnya gaji ataupun honorarium yang diberikan itu karena kurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap keberadaan lembaga adat laut di Aceh," katanya di Blangpidie, Sabtu.
Hasanuddin melanjutkan, tugas yang diemban oleh panglima laot tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan jauh lebih berat bila dibandingkan dengan tugas kepala dusun (kadus) di pedesaan.
"Kepala dusun yang tugasnya tidak terlalu berat nilai gajinya mencapai Rp1 juta/ bulan. Sementara, kami panglima laot yang tugasnya luar biasa berat hanya dapat Rp350 ribu/bulan itupun realisasinya tiga bulan sekali," ?keluhnya.
Hasanuddin berkata, uang jerih payah senilai Rp350 ribu/bulan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut, jangankan untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) sepeda motor tidak mencukupi.
"Kebutuhan BBM banyak sekali, terutama saat kami memfasilitasi para nelayan untuk mengurus surat-surat kapal tangkap mereka. Hampir semua nelayan meminta kami untuk mendampinginya, dan itu wajar, karena rata-rata SDM mereka rendah," ungkapnya.
Selain memfasilitasi nelayan, lanjut dia, panglima laot itu juga bertanggungjawab terhadap ketentraman laut, sekaligus mengeluarkan larangan kepada para nelayan agar tidak boleh menggunakan traw (pukat harimau) karena dapat merusak terumbu karang.
Kata dia, menjaga kelestarian terumbu karang di alam bawah laut, merupakan tugas panglima laot di samping menjalankan adat istiadat laut, dan menjaga ketentraman, serta menyelesaikan persoalan bila terjadinya keributan sesama nelayan di laut maupun di daratan.
"Kami juga ikut patroli bersama polisi dan mendampingi Angkatan Laut ketika dibutuhkan. Jadi, tugas kami sebagai panglima laot ini cukup banyak, namun kepedulian pemerintah daerah terhadap lembaga adat yang satu ini masih sangat kurang," ungkapnya.
Ia mengemukakan, selain nilai gaji masih kurang dan belum tersedianya kendaraan dinas untuk operasional, panglima laot Kabupaten Abdya juga belum memiliki kantor, sehingga proses administrasi nelayan selama ini terpaksa dilaksanakan di rumah pribadi.
"Yang lebih sedih lagi ketika saya menghadiri undangan rapat adat istiadat laut di Banda Aceh, itu tidak pernah diberikan biaya perjalanan dinas oleh pemerintah daerah, sehingga saya harus mengeluarkan dana pribadi bila ke luar daerah," ungkapnya lagi.
Panglima laot itu mengaku telah melaporkan semua keluhan yang dialaminya selama ini kepada Bupati Abdya Akmal Ibrahim, dan dirinya berharap, kepala daerah yang baru dilantik tersebut mau menangapinya.
"Semua keluhan ini sudah saya laporkan pada Bupati Abdya dan mudah-mudahan beliau mau menangapinya," demikian Hasanuddin.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018