Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Anggota Komisi VI DPR asal Aceh Fadhlullah menolak terkait kebijakan Pemerintah untuk melakukan impor beras dalam upaya menurunkan harga beras di pasaran.
"Saya minta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kebijakan impor beras, sebab ini akan merugikan petani seiring masuknya beras dari luar negeri," katanya dihubungi di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya terkait kebijakan impor beras yang telah diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk impor beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog, dalam upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.
Menurut dia kebijakan mendatangkan beras dari luar negeri seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah sebab itu akan merugikan petani yang ada di setiap daerah terutama di sentra produksi.
"Kita mendukung upaya pemerintah menurunkan harga di pasaran, namun kebijakan mendatangkan beras dari luar negeri tidak tepat," kata Politisi Gerindra tersebut.
Fadhlullah mengatakan ada kebijakan lainnya yang dapat diambil oleh Pemerintah selain mengimpor beras yakni dengan membeli harga gabah atau beras milik petani dengan harga sesuai pasar sehingga harga tambah dapat dinikmati petani.
"Artinya, Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dengan membeli langsung gabah milik petani dengan harga tinggi dan melepas ke pasar dengan harga disubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Ini juga bagian dari menekan kenaikan harga di pasaran dan juga membantu petani," katanya.
Ia menambahkan masuknya beras impor tersebut juga akan berdampak terhadap harga jual gabah petani saat musim panen yang akan berlangsung pada Februari 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Saya minta Pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait kebijakan impor beras, sebab ini akan merugikan petani seiring masuknya beras dari luar negeri," katanya dihubungi di Banda Aceh, Kamis.
Pernyataan itu disampaikannya terkait kebijakan impor beras yang telah diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk impor beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog, dalam upaya pemerintah untuk menurunkan harga komoditas tersebut yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan.
Menurut dia kebijakan mendatangkan beras dari luar negeri seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah sebab itu akan merugikan petani yang ada di setiap daerah terutama di sentra produksi.
"Kita mendukung upaya pemerintah menurunkan harga di pasaran, namun kebijakan mendatangkan beras dari luar negeri tidak tepat," kata Politisi Gerindra tersebut.
Fadhlullah mengatakan ada kebijakan lainnya yang dapat diambil oleh Pemerintah selain mengimpor beras yakni dengan membeli harga gabah atau beras milik petani dengan harga sesuai pasar sehingga harga tambah dapat dinikmati petani.
"Artinya, Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dengan membeli langsung gabah milik petani dengan harga tinggi dan melepas ke pasar dengan harga disubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Ini juga bagian dari menekan kenaikan harga di pasaran dan juga membantu petani," katanya.
Ia menambahkan masuknya beras impor tersebut juga akan berdampak terhadap harga jual gabah petani saat musim panen yang akan berlangsung pada Februari 2018.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018