Tapaktuan (Antaranews Aceh) - Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan mendukung program Gubernur Irwandi Yusuf yang berencana membeli enam unit pesawat terbang, karena keberadaannya sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh.
"Kami mewakili masyarakat Aceh Selatan mendukung program Gubernur yang berencana membeli pesawat terbang, karena keberadaannya untuk menjaga sumber daya alam dan mencegah maraknya penyelundupan narkoba dari jalur laut," kata tokoh masyarakat Aceh Selatan, T Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis.
Penegasan itu disampaikan T Sukandi menyikapi gonjang-ganjing serta polemik pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2018 yang tak kunjung disahkan menjadi produk Qanun APBA.
Menurutnya, polemik RAPBA tahun 2018 antara Pemerintah Aceh dengan DPRA yang terus berlarut-larut telah melahirkan berbagai macam opini khususnya tentang rencana pembelian enam unit pesawat terbang oleh Gubernur Aceh.
"Rencana pembelian enam unit pesawat tersebut merupakan murni ide atau gagasan Gubernur Irwandi Yusuf. Program itu telah menimbulkan polemik dari berbagai pihak khususnya dari anggota DPRA yang intinya tidak menyetujui program tersebut," sesal T Sukandi.
Mantan anggota DPRK Aceh Selatan ini menyatakan, pihaknya mewakili rakyat Aceh Selatan tidak sependapat dengan sikap politik kalangan anggota DPRA serta beberapa pengamat dan LSM yang menolak rencana pembelian pesawat tersebut.
Soalnya, lanjut Sukandi, program pembelian enam unit pesawat tersebut bertujuan kepentingan yang bersifat preventif atau pencegahan sebelum terjadi kejadian kasus lebih parah yakni kerusakan sumber daya alam yang terkandung di wilayah Aceh.
Menurutnya, tujuan utama pengadaan enam unit pesawat terbang tersebut adalah untuk menjaga kelestarian kawasan hutan di 23 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, karena kawasan hutan merupakan sumber pemeliharaan air sedangkan air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat.
"Sudah sering terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh akibat maraknya perambahan hutan. Rusaknya kawasan hutan juga mengakibatkan masyarakat krisis air khususnya disaat datangnya musim kemarau yang mengakibatkan rakyat sulit mendapatkan air bersih serta terkendalanya bercocok tanam padi di sawah akibat putusnya suplai air," ungkapnya.
Apalagi, lanjut Sukandi, Kabupaten Aceh Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki luas kawasan ekosistem leuser (KEL) terbesar yakni mencapai 43 persen yang kelestariannya wajib dijaga.
Selain itu, kata T Sukandi, keberadaan enam unit pesawat terbang tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menjaga atau menyelamatkan kelestarian biota laut dari kerusakan serta untuk mengawasi kejahatan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.
"Yang lebih penting lagi dari itu adalah pesawat terbang tersebut juga akan digunakan untuk mengawasi penyelundupan narkotika jaringan internasional dalam skala besar yang dipasok dari jalur perairan laut Aceh untuk selanjutnya dipasarkan ke berbagai penjuru nusantara," ungkap Sukandi.
Atas dasar itu, kata dia, rencana pembelian enam unit pesawat oleh Pemerintah Aceh tersebut dinilai merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak serta sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh ke depannya, karena melalui pengawasan yang ketat dapat mencegah tindakan pencurian ikan sehingga kandungan ikan di laut Aceh akan melimpah ruah.
Apalagi, kata T Sukandi, kebutuhan anggaran untuk membeli enam unit pesawat yang hanya menghabiskan dana sebesar Rp12 miliar tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang tersedot untuk dana aspirasi sebanyak 81 orang anggota DPRA yang diajukan dalam RAPBA 2018 mencapai Rp1,7 Triliun.
Menurutnya, dari jumlah anggaran sebesar itu dibagi sebanyak 81 orang anggota DPRA, maka masing-masing anggota dewan akan mendapat dana aspirasi sebesar Rp20 miliar lebih.
"Artinya satu orang anggota DPRA, mendapat dana aspirasi jauh lebih besar dari kebutuhan anggaran pengadaan enam unit pesawat yang hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp12 miliar. Apalagi kegunaan atau peruntukan pesawat tersebut untuk kepentingan msyarakat luas bukan untuk kepentingan pribadi Gubernur Irwandi Yusuf," kata Sukandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Kami mewakili masyarakat Aceh Selatan mendukung program Gubernur yang berencana membeli pesawat terbang, karena keberadaannya untuk menjaga sumber daya alam dan mencegah maraknya penyelundupan narkoba dari jalur laut," kata tokoh masyarakat Aceh Selatan, T Sukandi kepada wartawan di Tapaktuan, Kamis.
Penegasan itu disampaikan T Sukandi menyikapi gonjang-ganjing serta polemik pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun anggaran 2018 yang tak kunjung disahkan menjadi produk Qanun APBA.
Menurutnya, polemik RAPBA tahun 2018 antara Pemerintah Aceh dengan DPRA yang terus berlarut-larut telah melahirkan berbagai macam opini khususnya tentang rencana pembelian enam unit pesawat terbang oleh Gubernur Aceh.
"Rencana pembelian enam unit pesawat tersebut merupakan murni ide atau gagasan Gubernur Irwandi Yusuf. Program itu telah menimbulkan polemik dari berbagai pihak khususnya dari anggota DPRA yang intinya tidak menyetujui program tersebut," sesal T Sukandi.
Mantan anggota DPRK Aceh Selatan ini menyatakan, pihaknya mewakili rakyat Aceh Selatan tidak sependapat dengan sikap politik kalangan anggota DPRA serta beberapa pengamat dan LSM yang menolak rencana pembelian pesawat tersebut.
Soalnya, lanjut Sukandi, program pembelian enam unit pesawat tersebut bertujuan kepentingan yang bersifat preventif atau pencegahan sebelum terjadi kejadian kasus lebih parah yakni kerusakan sumber daya alam yang terkandung di wilayah Aceh.
Menurutnya, tujuan utama pengadaan enam unit pesawat terbang tersebut adalah untuk menjaga kelestarian kawasan hutan di 23 wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, karena kawasan hutan merupakan sumber pemeliharaan air sedangkan air adalah sumber kehidupan bagi masyarakat.
"Sudah sering terjadi bencana alam banjir dan tanah longsor di wilayah Aceh akibat maraknya perambahan hutan. Rusaknya kawasan hutan juga mengakibatkan masyarakat krisis air khususnya disaat datangnya musim kemarau yang mengakibatkan rakyat sulit mendapatkan air bersih serta terkendalanya bercocok tanam padi di sawah akibat putusnya suplai air," ungkapnya.
Apalagi, lanjut Sukandi, Kabupaten Aceh Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki luas kawasan ekosistem leuser (KEL) terbesar yakni mencapai 43 persen yang kelestariannya wajib dijaga.
Selain itu, kata T Sukandi, keberadaan enam unit pesawat terbang tersebut juga akan dimanfaatkan untuk menjaga atau menyelamatkan kelestarian biota laut dari kerusakan serta untuk mengawasi kejahatan pencurian ikan oleh kapal-kapal asing.
"Yang lebih penting lagi dari itu adalah pesawat terbang tersebut juga akan digunakan untuk mengawasi penyelundupan narkotika jaringan internasional dalam skala besar yang dipasok dari jalur perairan laut Aceh untuk selanjutnya dipasarkan ke berbagai penjuru nusantara," ungkap Sukandi.
Atas dasar itu, kata dia, rencana pembelian enam unit pesawat oleh Pemerintah Aceh tersebut dinilai merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak serta sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh ke depannya, karena melalui pengawasan yang ketat dapat mencegah tindakan pencurian ikan sehingga kandungan ikan di laut Aceh akan melimpah ruah.
Apalagi, kata T Sukandi, kebutuhan anggaran untuk membeli enam unit pesawat yang hanya menghabiskan dana sebesar Rp12 miliar tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran yang tersedot untuk dana aspirasi sebanyak 81 orang anggota DPRA yang diajukan dalam RAPBA 2018 mencapai Rp1,7 Triliun.
Menurutnya, dari jumlah anggaran sebesar itu dibagi sebanyak 81 orang anggota DPRA, maka masing-masing anggota dewan akan mendapat dana aspirasi sebesar Rp20 miliar lebih.
"Artinya satu orang anggota DPRA, mendapat dana aspirasi jauh lebih besar dari kebutuhan anggaran pengadaan enam unit pesawat yang hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp12 miliar. Apalagi kegunaan atau peruntukan pesawat tersebut untuk kepentingan msyarakat luas bukan untuk kepentingan pribadi Gubernur Irwandi Yusuf," kata Sukandi.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018