Langsa (Antaranews Aceh) - Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, Propinsi Aceh, Dr Amiruddin Yahya Azzawiy, MA menyebutkan lembaga parlemen merupakan tempat berkumpulnya sejumlah orang pintar, cerdas dan akomodatif.
"Tugas anggota legislatif berupa budgeting, legislasi dan pengawasan. Jika tidak pintar maka tidak bisa mengawasi, bahkan harus lebih pintar dari yang diawasi," sebut Amirrudin Yahya.
Hal itu diungkapnya saat memberikan materi pada kegiatan Up Graiding pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Jumat.
Menurut dia, seorang anggota legislatif harus punya pengetahuan yang luas, baik tentang peraturan maupun kemampuan menyusun anggaran dengan pertimbangan skala prioritas.
Selain itu, seorang legislator mampu menampung beragam aspirasi masyarakat atau dalam sebuah organisasi merupakan keinginan para anggotanya, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas.
Amiruddin Yahya mengungkapkan tupoksi tugas lembaga legislatif tersebut dalam mengumpamakan sebuah gerakan roda organisasi kemahasiswaan, sehingga calon generasi intelektual tersebut, memahami tugas-tugas legislatif selaku wakil rakyat.
Ia menyampaikan, peran dan fungsi lembaga senat mahasiswa sama dengan parlemen. Karenanya, selama menjadi pengurus senat merupakan wadah pembelajaran sebagai seorang legislator.
Dijelaskan, sebelum reformasi tahun 1998, organisasi internal kampus, yakni senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT) atau badan eksekutif mahasiswa (BEM) berfungsi sebagai lembaga eksekutif, tidak ada legislatif.
Kemudian, tambahnya, belakangan setelah reformasi baru ada lembaga legislatif dalam organisasi kampus, seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
Sehingga organisasi internal mahasiswa dapat disebut sebagai miniatur negara dalam batas- batas tertentu.
"Seiring perkembangan, desain lembaga ini mengimitasi sistem tata negara demokrasi," kata dosen program pasca sarjana ini.
Lanjutnya, teori kekuasaan tersebut dikenal dengan saparation of power (pemisahan kekuasaan). Model ini merujuk kepada teori trias politika. Meski tidak sempurna seperti sistem negara, karena tidak ada lembaga yudikatif.
Amiruddin mengajak mahasiswa yang tergabung dalam organisasi intra kampus tersebut melakukan tugas organisatoris sesuai fungsinya.
"Bekerjalah seperti eksekutif bila itu lembaga eksekutif mahasiswa, begitu pula pada lembaga legislatif kampus," imbaunya.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Tugas anggota legislatif berupa budgeting, legislasi dan pengawasan. Jika tidak pintar maka tidak bisa mengawasi, bahkan harus lebih pintar dari yang diawasi," sebut Amirrudin Yahya.
Hal itu diungkapnya saat memberikan materi pada kegiatan Up Graiding pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Jumat.
Menurut dia, seorang anggota legislatif harus punya pengetahuan yang luas, baik tentang peraturan maupun kemampuan menyusun anggaran dengan pertimbangan skala prioritas.
Selain itu, seorang legislator mampu menampung beragam aspirasi masyarakat atau dalam sebuah organisasi merupakan keinginan para anggotanya, sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan prioritas.
Amiruddin Yahya mengungkapkan tupoksi tugas lembaga legislatif tersebut dalam mengumpamakan sebuah gerakan roda organisasi kemahasiswaan, sehingga calon generasi intelektual tersebut, memahami tugas-tugas legislatif selaku wakil rakyat.
Ia menyampaikan, peran dan fungsi lembaga senat mahasiswa sama dengan parlemen. Karenanya, selama menjadi pengurus senat merupakan wadah pembelajaran sebagai seorang legislator.
Dijelaskan, sebelum reformasi tahun 1998, organisasi internal kampus, yakni senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT) atau badan eksekutif mahasiswa (BEM) berfungsi sebagai lembaga eksekutif, tidak ada legislatif.
Kemudian, tambahnya, belakangan setelah reformasi baru ada lembaga legislatif dalam organisasi kampus, seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM).
Sehingga organisasi internal mahasiswa dapat disebut sebagai miniatur negara dalam batas- batas tertentu.
"Seiring perkembangan, desain lembaga ini mengimitasi sistem tata negara demokrasi," kata dosen program pasca sarjana ini.
Lanjutnya, teori kekuasaan tersebut dikenal dengan saparation of power (pemisahan kekuasaan). Model ini merujuk kepada teori trias politika. Meski tidak sempurna seperti sistem negara, karena tidak ada lembaga yudikatif.
Amiruddin mengajak mahasiswa yang tergabung dalam organisasi intra kampus tersebut melakukan tugas organisatoris sesuai fungsinya.
"Bekerjalah seperti eksekutif bila itu lembaga eksekutif mahasiswa, begitu pula pada lembaga legislatif kampus," imbaunya.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018