Langsa (Antaranews Aceh) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H Asnawi mendorong Pemerintah Aceh untuk dapat menyatukan dualisme kepemimpinan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di propinsi ujung barat sumetera itu.
"Kita mengharapkan Gubernur dapat mengambil peran dalam menyatukan dualisme kepemimpinan KNPI di Aceh," sebut Asrizal ketika dihubungi dari Langsa, Selasa.
Menurutnya, terjadinya dua kepemimpinan KNPI di Aceh tidak membawa kebaikan terhadap pembangunan kepemudaan di Bumi Serambi Mekkah ini.
Terlebih, jelang pelaksanaan Kongres KNPI/Pemuda Indonesia di Aceh, bulan Oktober mendatang.
Dikatakan, tahun ini Aceh dinobatkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres KNPI, baik hasil kongres Papua maupun kongres luar biasa di Jakarta.
Karenanya, ia menyarankan agar kedua kubu KNPI Aceh, baik Zikrullah Ibna maupun Wahyu Syahputra untuk menyatu demi keberlangsungan pembangunan kepemudaan yang baik.
Apa lagi, kata Asrizal, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-0010877.AH.01.07 kepada DPP KNPI hasil kongres luar biasa di Jakarta dibawah kepemimpinan Fadh A Rafiq sebagai ketua umum.
Lantas, dengan sendirinya menggugurkan SK Nomor AHU-001403.AH.01.07 untuk hasil kongres Papua yang dipimpin Rifai Darus.
"Bila merujuk pernyataan Menkumham, maka pemerintah daerah mulai gubernur, bupati/walikota yang mencairkan anggaran daerah untuk KNPI versi Rifai Darus bisa diproses hukum," ungkap Asrizal merujuk statemen Yasona Laoly disalah satu surat kabar terbitan ibukota Jakarta.
Dalam konteks KNPI di Aceh, tambah dia, Pemerintah Aceh perlu kiranya mengevaluasi apakah KNPI dibawah kepemimpinan Zikrullah Ibna yang merupakan turunan Fadh A Rafiq atau Wahyu Saputra turunan Rifai Darus hasil kongres Papua yang berhak menerima bantuan dana dari pemerintah daerah.
Terlebih, hajatan kongres KNPI di Aceh sudah menghitung hari yang anggarannya dialokasikan dalam APBA 2018.
Asrizal menyarankan agar sementara waktu Pemerintah Aceh membekukan segala bentuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBA kepada KNPI Aceh sebelum adanya hasil telaah yang mendalam.
"Kalau masih ada dualisme, saya kira Pemerintah Aceh dapat membekukan saja semua bantuan keuangan untuk KNPI yang diplotkan dalam APBA," kata Wakil Ketua MPI DPD I KNPI Aceh itu.
Selain itu, bila pemerintah daerah memaksakan penyaluran bantuan biaya kongres kepada KNPI Aceh turunan Rifai Darus, maka penyelenggaraan hajatan besar pemuda itu terancam tidak bisa terlaksana, lantaran kekuatan dukungan dana dari APBA terbatas sehingga membutuhkan suntikan dana dari APBN.
Sedangkan, Menkumham telah menyatakan yang berhak mendapat support dana APBN adalah KNPI versi Fadh A Rafiq yang merupakan hasil kongres luar biasa di Jakarta.
"Baiknya dipanggil keduanya oleh gubernur untuk mencari win-win solution dalam membangun pemuda Aceh dan penyelenggaraan kongres pemuda 2018 di Aceh," kata Asrizal.
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018
"Kita mengharapkan Gubernur dapat mengambil peran dalam menyatukan dualisme kepemimpinan KNPI di Aceh," sebut Asrizal ketika dihubungi dari Langsa, Selasa.
Menurutnya, terjadinya dua kepemimpinan KNPI di Aceh tidak membawa kebaikan terhadap pembangunan kepemudaan di Bumi Serambi Mekkah ini.
Terlebih, jelang pelaksanaan Kongres KNPI/Pemuda Indonesia di Aceh, bulan Oktober mendatang.
Dikatakan, tahun ini Aceh dinobatkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres KNPI, baik hasil kongres Papua maupun kongres luar biasa di Jakarta.
Karenanya, ia menyarankan agar kedua kubu KNPI Aceh, baik Zikrullah Ibna maupun Wahyu Syahputra untuk menyatu demi keberlangsungan pembangunan kepemudaan yang baik.
Apa lagi, kata Asrizal, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menerbitkan Surat Keputusan Nomor AHU-0010877.AH.01.07 kepada DPP KNPI hasil kongres luar biasa di Jakarta dibawah kepemimpinan Fadh A Rafiq sebagai ketua umum.
Lantas, dengan sendirinya menggugurkan SK Nomor AHU-001403.AH.01.07 untuk hasil kongres Papua yang dipimpin Rifai Darus.
"Bila merujuk pernyataan Menkumham, maka pemerintah daerah mulai gubernur, bupati/walikota yang mencairkan anggaran daerah untuk KNPI versi Rifai Darus bisa diproses hukum," ungkap Asrizal merujuk statemen Yasona Laoly disalah satu surat kabar terbitan ibukota Jakarta.
Dalam konteks KNPI di Aceh, tambah dia, Pemerintah Aceh perlu kiranya mengevaluasi apakah KNPI dibawah kepemimpinan Zikrullah Ibna yang merupakan turunan Fadh A Rafiq atau Wahyu Saputra turunan Rifai Darus hasil kongres Papua yang berhak menerima bantuan dana dari pemerintah daerah.
Terlebih, hajatan kongres KNPI di Aceh sudah menghitung hari yang anggarannya dialokasikan dalam APBA 2018.
Asrizal menyarankan agar sementara waktu Pemerintah Aceh membekukan segala bentuk bantuan keuangan yang bersumber dari APBA kepada KNPI Aceh sebelum adanya hasil telaah yang mendalam.
"Kalau masih ada dualisme, saya kira Pemerintah Aceh dapat membekukan saja semua bantuan keuangan untuk KNPI yang diplotkan dalam APBA," kata Wakil Ketua MPI DPD I KNPI Aceh itu.
Selain itu, bila pemerintah daerah memaksakan penyaluran bantuan biaya kongres kepada KNPI Aceh turunan Rifai Darus, maka penyelenggaraan hajatan besar pemuda itu terancam tidak bisa terlaksana, lantaran kekuatan dukungan dana dari APBA terbatas sehingga membutuhkan suntikan dana dari APBN.
Sedangkan, Menkumham telah menyatakan yang berhak mendapat support dana APBN adalah KNPI versi Fadh A Rafiq yang merupakan hasil kongres luar biasa di Jakarta.
"Baiknya dipanggil keduanya oleh gubernur untuk mencari win-win solution dalam membangun pemuda Aceh dan penyelenggaraan kongres pemuda 2018 di Aceh," kata Asrizal.
Editor : Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA News Aceh 2018